Argumen Joko Widodo alias Jokowi bahwa ekonomi Indonesia sedang krisis saat PT Indosat dijual ke Temasek hanya mengada-ada. Pada saat BUMN telekomunikasi itu dijual oleh Pemerintahan Megawati Soekarnoputri pada 2002 perekonomian kita justru menunjukkan kondisi sebaliknya.
"Untuk ukuran saat itu perekonomi kita sangat baik. Pertumbuhan ekonomi sudah 4 persen, inflasi stabil 9,5 persen, dan produksi minyak 1,2 juta barel per hari beda dengan sekarang hanya 800 ribu barel per hari. Artinya saat itu ekonomi mulai tumbuh. Jadi kalau dikatakan krisis, itu gambaran tidak benar," kata pakar ekonomi dari Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Fadhil Hasan saat diskusi "Mengungkap Sejarah Sisi Gelap Penjualan Indosat" di Jakarta (Kamis, 26/6).
Menurut dia pada masa pemerintahan BJ Habibie terjadi stabilisasi ekonomi Indonesia. Inflasi terkendali bahkan nilai tukar rupiah mampu ditekan dan stabil di Rp 7000 per dolar AS.
"Pada zaman Gus Dur pertumbuhan ekonomi mulai positif. Sehingga saat Megawati presiden pertumbuhan ekonomi mengalami akselerasi," imbuh dia.
Lebih lanjut dikatakan Fadli argumen Jokowi bahwa krisis ekonomi saat penjualan Indosat ditunjukkan dengan adanya defisit APBN sebagai logika ekonomi yang salah.
"APBN 2002 defisit Rp 24 triliun lalu ditutup oleh pinjaman luar negeri Rp 18 triliun sisanya hasil privatisasi Indosat Rp 5,7 triliun. Tapi apakah defisit menunjukkan krisis. Saat ini APBN kita juga defisit. Kalau itu logikanya bukankah sekarang harusnya aset yang strategis juga dijual, tapi kan tidak. Defisit tidak mencerminkan krisisi ekonomi," pungkasnya.
[dem]
