Berita

BPK Tuntut Usut Korupsi BKKBN

RABU, 25 JUNI 2014 | 12:39 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Puluhan massa yang tergabung dalam Barisan Pemburu Koruptor (BPK) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Pusat (BKKBN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siang ini.

Aksi demonstrasi ini merupakan bentuk protes terhadap dugaan kasus korupsi yang terjadi di BKKBN.

Sebelum melakukan aksinya, massa menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan meneriakkan yel-yel anti korupsi.


"KPK harus mengusut tuntas dugaan kasus korupsi yang menjerat para petinggi BKKBN," teriak koordinator aksi, Asy'ari.

Dalam orasinya, Asy'ari menegaskan dalam catatanya ada beberapa kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat BKKBN sampai saat ini statusnya masih mengambang.

"Hampir tiap tahun terjadi dugaan praktik korupsi di kantor BKKBN. Salah satunya adalah dugaan kasus korupsi yang melibatkan pejabat BKKBN yang kesemuanya dilakukan dengan memanfaatkan lelang tender," ujarnya.

Menurutnya, dalam temuannya di lapangan, terdapat praktik kecurangan dan monopoli. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat spesifikasi barang dari ukuran, diameter, kemasan, bahan baku, tingkat komponen dalam negeri yang selalu mengarah pada produsen tertentu. 

Praktik tersebut dilakukan di semua lelang tender BKKBN. BKKBN hari ini memang banyak mendapat sorotan publik, mengingat Kepala BKKBN, Fasli Jalal, yang sekarang ini masih tersangkut dugaan korupsi sewaktu menjabat sebagai Dirjen Dikti di tahun 2008.

Selain itu, lanjutnya, pentingnya peran BKKBN dalam kependudukan yang selama ini tak pernah terlalu dianggap sebagai lembaga pemerintah krusial sehingga tak terlalu disorot. Hal inilah yang menjadi penyebab maraknya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di dalam BKKBN dari pusat hingga daerah.

Setelah meluapkan aksi protesnya melalui orasi dan yel-yel selama 1 jam, massa meninggalkan BKKBN dengan tertib dan menuju kantor KPK di Kuningan.

"Setelah aksi di BKKBN, kami akan mendatangi kantor KPK untuk menekan para petinggi KPK untuk secepatnya mengusut dugaan kasus korupsi tersebut," jelasnya. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya