Akbar Tandjung: Kami Sadar Ada Konsekuensi Atas Pemecatan 3 Kader Golkar

RMOL. Banyak elite Partai Golkar menyesalkan pemecatan terhadap tiga kadernya karena mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Misalnya saja, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Lak­sono mengkritisi langkah yang dilakukan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang me­mecat tiga kadernya. 

“Sangat disayangkan kalau harus sampai terjadi seperti itu,” ujar Agung Laksono.

 Tiga kader yang dipecat itu adalah Ketua DPP Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Wa­kil Bendahara DPP Partai Gol­­kar Nusron Wahid, serta Poem­pida Hidayatulloh.

Menanggapi hal itu, Ketua De­wan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, pe­mecatan terhadap tiga kader yang merapat ke kubu Jokowi sudah dilakukan melalui mekanisme in­ternal partai.

“Sebelumnya sudah kami tegur dengan lisan dan tulisan. Namun yang bersangkutan tidak menun­juk­kan perubahan sikap. Malah me­lakukan perlawanan. Akhir­nya internal partai mengambil ke­putusan dengan memecat me­reka,” papar Akbar Tandjung ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berikut kutipan selengkapnya:
Apa saja bentuk perlawanan mereka?
Paling banyak dari ucapan-ucapan. Seperti, kalau mau me­me­cat, silakan saja. Itu kan sudah termasuk kalimat penentangan. Ka­lau seperti itu sudah me­nyang­kut nama baik dan kehormatan partai.

Apa tidak takut terjadi per­pe­cahan dalam tubuh Partai Golkar?
Kami menyadari langkah yang diambil memang ada konse­kuen­si­nya. Sudah kami pikirkan de­ngan matang sebelum ada keputus­an.
 
Ide siapa mengenai peme­cat­an itu?
Ide itu berasal dari dalam in­ter­nal partai. Bisa muncul dari sia­­pa saja. Finalnya melalui me­ka­nisme internal dan melibatkan ke­­pemimpinan partai.

Berapa kali pertemuan mem­­bahas pemecatan itu?
Yang saya tahu memang ada beberapa pertemuan para pe­ting­gi partai. Saya tidak meng­ikuti se­­­mua pertemuannya.

Adakah himbauan kepada kader lain?
Kader harus sepakat berada di satu platform yang disepakati ber­sama oleh partai, baik dari visi misi dan perjuangan partai. Partai sudah memberikan mandat untuk menentukan arah koalisi dalam Ra­pat Pimpinan Nasional yang lalu. Tentu kita harus meng­hor­mati putusan itu. Mengikuti me­ka­nisme dan aturan yang berlaku.

Kader Golkar yang korupsi kenapa tidak dipecat?
Kalau soal korupsi kami kem­balikan pada proses hukum yang berlaku. Hukum yang dijadikan patokan dan pedoman. Kalau ter­bukti korupsi, wajar partai ambil tindakan. Kita mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Mungkinkah Golkar me­me­cat kader yang korupsi?
Mungkin saja.  ***