Berita

Kejagung Ditantang Buktikan Keterlibatan Jokowi dalam Kasus Transjakarta

RABU, 25 JUNI 2014 | 01:14 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kejaksaan Agung ditantang membuktikan keberaniannya menuntaskan kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta di Pemprov DKI senilai Rp 1,5 triliun. Tantangan tersebut disampaikan oleh ratusan massa dari dua elemen pemuda, Gerakan Reformasi Islam (Garis) dan HMI Jakarta Raya saat melakukan unjuk rasa di Gedung Bundar (Selasa, 24/6).

Peserta aksi mengingatkan Kejagung untuk tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum. Kejagung diminta tak ragu memeriksa Jokowi karena dalam kasus pengadaan bus Transjakarta dia merupakan pemegang kebijakan.

"Jangan sampai ada opini tebang pilih, sehingga memperburuk citra Kejagung," kata Ali Zainal Abidin dari Garis saat berorasi.


Dalam aksinya mereka membawa berbagai spanduk berukuran 2x3 meter yang berisi bocoran transkrip percakapan antara Jaksa Agung Basrief Arief dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam percakapan tersebut orang yang diduga Megawati meminta Basrief tak menyeret Jokowi dalam kasus bus Transjakarta.

Sebagian peserta aksi menggunakan topeng bergambar Jokowi berkemeja kotak-kotak sedang di'kerangkeng' di balik jeruji dengan tangan terborgol.

"Kenapa sampai sekarang Jokowi belum juga diperiksa. Padahal sudah ada empat tersangka," ujar Koordinator aksi dari HMI Cabang Jakarta Raya, Nico Efriza Marpalin.

Nico membantah desakannya untuk memeriksa Jokowi bermuatan politis jelang Pilpres 2014. Nico tegaskan sejak empat bulan sebelum Jokowi ditetapkan sebagai capres dari PDIP, dirinya bersama kader HMI Jakarta Raya sudah menyampaikan aspirasi meminta Kejagung untuk objektof mengusut kasus korupsi bus Transjakarta.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya