Berita

megawati-jokowi

Apakah Jokowi Berani Koreksi Kebijakan Megawati?

SELASA, 24 JUNI 2014 | 11:56 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Selain masalah penjualan Indosat ke Singapore Technologies Telemedia (STT) pada tahun 2002 lalu, ada banyak persoalan lain yang terjadi pasa masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dalam rentang tahun 2001-2004.

Misalnya, penjualan gas dari lapangan Tangguh, Papua, ke China dengan harga murah; kebijakan sistem kerja outsourcing; hingga penjualan dua kapal tanker atau VLCC (Very Large Crude Carrier) milik PT Pertamina, yang kemudian perusahaan negara tersebut menyewa dengan harga mahal.

"Juga pembelian Sukhoi dari Rusia yang ternyata bodong (juga dugaan mark-up). Saya waktu itu sempat menjadi kasus dengan Rini MS Soewandi (Menteri Perindustrian dan Perdagangan)," tegas mantan anggota Wakil Dewan Pertimbangan Presiden, Rachmawati Soekarnoputri kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Selasa, 24/6).


Karena itu, Racmawati mempertanyakan, kenapa Calon Wakil Presiden Joko Widodo tidak mengungkit hal tersebut pada saat debat capres III Minggu malam kemarin. Padahal, mestinya perbaikan terhadap kondisi saat ini mesti dilakukan dengan mengoreksi berbagai kebijakan sebelumnya, terutama pada masa Megawati.

"Apakah dia berani melakukan koreksi, biarkan rakyat yang menilai," ungkap putri Bung Karno ini, saat dikonfirmasi, untuk penjualan Indosat saja, Jokowi membela Megawati.

Soal ketidaksetujuan Jokowi membeli tank Leopard, dia memaklumi harus ada penguatan industri pertahanan dalam negeri, seperti PT Pindad. Namun, untuk saat ini, Indonesia masih membutuhkan peralatan tempur dari luar negeri, seperti tank leopard, yang dibeli dari Jerman.

"Leopard bukan karena melihat kondisi jalan atau medan kita. Tetapi bagaimana pun juga, ABRI atau TNI harus melihat disana sudah memakai peralatan cukup canggih," demikian Ketua Dewan Pendiri Yayasan Pendidikan Sukarno dan Universitas Bung Karno (UBK) ini. [zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya