Berita

megawati-jokowi

Apakah Jokowi Berani Koreksi Kebijakan Megawati?

SELASA, 24 JUNI 2014 | 11:56 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Selain masalah penjualan Indosat ke Singapore Technologies Telemedia (STT) pada tahun 2002 lalu, ada banyak persoalan lain yang terjadi pasa masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dalam rentang tahun 2001-2004.

Misalnya, penjualan gas dari lapangan Tangguh, Papua, ke China dengan harga murah; kebijakan sistem kerja outsourcing; hingga penjualan dua kapal tanker atau VLCC (Very Large Crude Carrier) milik PT Pertamina, yang kemudian perusahaan negara tersebut menyewa dengan harga mahal.

"Juga pembelian Sukhoi dari Rusia yang ternyata bodong (juga dugaan mark-up). Saya waktu itu sempat menjadi kasus dengan Rini MS Soewandi (Menteri Perindustrian dan Perdagangan)," tegas mantan anggota Wakil Dewan Pertimbangan Presiden, Rachmawati Soekarnoputri kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Selasa, 24/6).


Karena itu, Racmawati mempertanyakan, kenapa Calon Wakil Presiden Joko Widodo tidak mengungkit hal tersebut pada saat debat capres III Minggu malam kemarin. Padahal, mestinya perbaikan terhadap kondisi saat ini mesti dilakukan dengan mengoreksi berbagai kebijakan sebelumnya, terutama pada masa Megawati.

"Apakah dia berani melakukan koreksi, biarkan rakyat yang menilai," ungkap putri Bung Karno ini, saat dikonfirmasi, untuk penjualan Indosat saja, Jokowi membela Megawati.

Soal ketidaksetujuan Jokowi membeli tank Leopard, dia memaklumi harus ada penguatan industri pertahanan dalam negeri, seperti PT Pindad. Namun, untuk saat ini, Indonesia masih membutuhkan peralatan tempur dari luar negeri, seperti tank leopard, yang dibeli dari Jerman.

"Leopard bukan karena melihat kondisi jalan atau medan kita. Tetapi bagaimana pun juga, ABRI atau TNI harus melihat disana sudah memakai peralatan cukup canggih," demikian Ketua Dewan Pendiri Yayasan Pendidikan Sukarno dan Universitas Bung Karno (UBK) ini. [zul]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

Kasum TNI Buka Rakernas Taekwondo Indonesia 2026

Jumat, 17 April 2026 | 03:56

Gubernur Luthfi Ajak Kadin Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jateng

Jumat, 17 April 2026 | 03:42

Halalbihalal dan Syal Palestina

Jumat, 17 April 2026 | 03:21

Soenarko Minta Prabowo Jangan Diam soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 02:59

BGN Minta Pemprov Sulteng Gandeng Influencer Lokal Tangkal Hoax MBG

Jumat, 17 April 2026 | 02:49

Prabowo Jangan Lagi Pakai Orang Jokowi Buntut Penangkapan Ketua Ombudsman

Jumat, 17 April 2026 | 02:24

Penyidik Kejati Angkut Sejumlah Berkas Usai Geledah Kantor Dinas ESDM Jatim

Jumat, 17 April 2026 | 01:59

Aktivis dan Purnawirawan TNI Gelar Aksi di DPR soal Kasus Ijazah Jokowi

Jumat, 17 April 2026 | 01:45

Purbaya Anggap Santai Peringatan S&P: Defisit Kita Masih Terkendali

Jumat, 17 April 2026 | 01:25

Anak TK Pun Tidak Percaya Motif Pelaku Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus

Jumat, 17 April 2026 | 00:59

Selengkapnya