Berita

megawati-jokowi

Apakah Jokowi Berani Koreksi Kebijakan Megawati?

SELASA, 24 JUNI 2014 | 11:56 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Selain masalah penjualan Indosat ke Singapore Technologies Telemedia (STT) pada tahun 2002 lalu, ada banyak persoalan lain yang terjadi pasa masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri dalam rentang tahun 2001-2004.

Misalnya, penjualan gas dari lapangan Tangguh, Papua, ke China dengan harga murah; kebijakan sistem kerja outsourcing; hingga penjualan dua kapal tanker atau VLCC (Very Large Crude Carrier) milik PT Pertamina, yang kemudian perusahaan negara tersebut menyewa dengan harga mahal.

"Juga pembelian Sukhoi dari Rusia yang ternyata bodong (juga dugaan mark-up). Saya waktu itu sempat menjadi kasus dengan Rini MS Soewandi (Menteri Perindustrian dan Perdagangan)," tegas mantan anggota Wakil Dewan Pertimbangan Presiden, Rachmawati Soekarnoputri kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Selasa, 24/6).


Karena itu, Racmawati mempertanyakan, kenapa Calon Wakil Presiden Joko Widodo tidak mengungkit hal tersebut pada saat debat capres III Minggu malam kemarin. Padahal, mestinya perbaikan terhadap kondisi saat ini mesti dilakukan dengan mengoreksi berbagai kebijakan sebelumnya, terutama pada masa Megawati.

"Apakah dia berani melakukan koreksi, biarkan rakyat yang menilai," ungkap putri Bung Karno ini, saat dikonfirmasi, untuk penjualan Indosat saja, Jokowi membela Megawati.

Soal ketidaksetujuan Jokowi membeli tank Leopard, dia memaklumi harus ada penguatan industri pertahanan dalam negeri, seperti PT Pindad. Namun, untuk saat ini, Indonesia masih membutuhkan peralatan tempur dari luar negeri, seperti tank leopard, yang dibeli dari Jerman.

"Leopard bukan karena melihat kondisi jalan atau medan kita. Tetapi bagaimana pun juga, ABRI atau TNI harus melihat disana sudah memakai peralatan cukup canggih," demikian Ketua Dewan Pendiri Yayasan Pendidikan Sukarno dan Universitas Bung Karno (UBK) ini. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Bea Cukai Sita 1.435 Bale Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp11,4 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:26

Bea Cukai Gagalkan 30 Kontainer Berisi Beras-Garam hingga Balpres, Nilainya Rp27,3 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:14

Lulus Kuliah, Sarjana SGU Ditantang Adaptif Hadapi Perubahan

Selasa, 22 September 2026 | 12:03

KPK Bakal Dalami Keterlibatan Dua Dirjen ATR/BPN yang Belum Jadi Tersangka

Selasa, 22 September 2026 | 11:55

Keselamatan Warga Harus Diprioritaskan di Tengah Banjir Bandang Solok

Selasa, 22 September 2026 | 11:51

Menlu Sugiono Serukan Langkah Nyata Group Eight Hentikan Krisis Gaza

Selasa, 22 September 2026 | 11:49

Harga Bitcoin Melonjak 6,66 Persen ke 86.614 Dolar AS

Selasa, 22 September 2026 | 11:47

Parpol Nonparlemen Bakal Kesulitan Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Selasa, 22 September 2026 | 11:37

NPCT1 Pastikan Tidak Ada Korban Pasca-Kebakaran Kontainer

Selasa, 22 September 2026 | 11:32

Sjafrie Apresiasi Jepang, dari Kemitraan Pertahanan hingga Bantuan Chinook

Selasa, 22 September 2026 | 11:05

Selengkapnya