Berita

Soal Pembelian Tank Leopard, Jokowi Terkesan Menyalahkan TNI

SELASA, 24 JUNI 2014 | 07:25 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pernyataan Joko Widodo (Jokowi) yang tidak setuju atas pembelian tank leopard  dari Jerman bisa blunder. Karena sama saja, calon presiden yang diusung PDIP, Nasdem, PKB, Hanura serta PKPI tersebut menyalahkan TNI dan Kementerian Pertahanan.

Demikian disampaikan Direktur Indo Strategis, Andar Nubowo, kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Selasa, 24/6).

"Kalau dicermati, jawaban Jokowi tampak tidak strategis dan blunder secara politik. Yakni terkesan menyalahkan pembelian thank leopard seberat 60 ton yang menurutnya tidak cocok dengan kondisi alam dan geografis Indonesia," jelas Andar.


"Kesannya, Jokowi menyalahkan kebijakan pembelian thank itu sebagai kebijakan yang tidak tepat, yang dilakukan institusi terkait Kemhan dan institusi TNI," sambung dosen FISIP UIN Jakarta ini.

Menurutnya, pernyataan Jokowi tersebut bisa semakin dianggap menyudutkan institusi TNI. Setelah sebelumnya tim Jokowi lalu menuding Babinsa tidak netral karena dianggap mengarahkan masyarakat untuk memilih Prabowo-Hatta, yang kemudian dibantah Panglima TNI.

"Di tengah kontroversi netralitas TNI dan polemik antar purnawirawan pada Pilpres ini, pernyataan Jokowi bisa dianggap sebagai pernyataan yang kurang bersahabat," demikian Andar, jebolan Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) Paris Perancis ini. (Baca: Jenderal Pramono: Pembelian Tank Leopard dari Jerman Babak Baru Kerjasama Militer)

Dalam debat capres Minggu malam lalu, Jokowi mengungkapkan ketidaksetujuannya atas pembelian tersebut karena tank leopard tidak cocok untuk wilayah Indonesia. "Tank leopard terlalu berat, 62 ton, lewat jalan rusak semua, apalagi jembatan kita tidak kuat menahan 62 ton," jelas Jokowi. [zul] 

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya