Berita

Soal Pembelian Tank Leopard, Jokowi Terkesan Menyalahkan TNI

SELASA, 24 JUNI 2014 | 07:25 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pernyataan Joko Widodo (Jokowi) yang tidak setuju atas pembelian tank leopard  dari Jerman bisa blunder. Karena sama saja, calon presiden yang diusung PDIP, Nasdem, PKB, Hanura serta PKPI tersebut menyalahkan TNI dan Kementerian Pertahanan.

Demikian disampaikan Direktur Indo Strategis, Andar Nubowo, kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Selasa, 24/6).

"Kalau dicermati, jawaban Jokowi tampak tidak strategis dan blunder secara politik. Yakni terkesan menyalahkan pembelian thank leopard seberat 60 ton yang menurutnya tidak cocok dengan kondisi alam dan geografis Indonesia," jelas Andar.


"Kesannya, Jokowi menyalahkan kebijakan pembelian thank itu sebagai kebijakan yang tidak tepat, yang dilakukan institusi terkait Kemhan dan institusi TNI," sambung dosen FISIP UIN Jakarta ini.

Menurutnya, pernyataan Jokowi tersebut bisa semakin dianggap menyudutkan institusi TNI. Setelah sebelumnya tim Jokowi lalu menuding Babinsa tidak netral karena dianggap mengarahkan masyarakat untuk memilih Prabowo-Hatta, yang kemudian dibantah Panglima TNI.

"Di tengah kontroversi netralitas TNI dan polemik antar purnawirawan pada Pilpres ini, pernyataan Jokowi bisa dianggap sebagai pernyataan yang kurang bersahabat," demikian Andar, jebolan Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) Paris Perancis ini. (Baca: Jenderal Pramono: Pembelian Tank Leopard dari Jerman Babak Baru Kerjasama Militer)

Dalam debat capres Minggu malam lalu, Jokowi mengungkapkan ketidaksetujuannya atas pembelian tersebut karena tank leopard tidak cocok untuk wilayah Indonesia. "Tank leopard terlalu berat, 62 ton, lewat jalan rusak semua, apalagi jembatan kita tidak kuat menahan 62 ton," jelas Jokowi. [zul] 

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya