Prabowo Jangan Plin Plan karena Barisan Koalisi!

Dalam perdebatan capres bertema Politik Luar Negeri dan Ketahanan Nasional kemarin, patut diapresiasi Prabowo Subianto lantang dan tegas menyatakan kemakmuran bangsa adalah dasar politik luar negerinya jika menjadi presiden.

Sayangnya, ada kontradiksi. Dia menyatakan akan tetap melanjutkan sikap politik luar negeri pemerintahan SBY selama ini yang sudah sangat baik dan bagus. Sedangkan di sisi lain, Prabowo menyatakan bahwa politik luar negeri sangat ditentukan oleh keadaan politik dan ekonomi dalam negeri.

Dalam setiap visi dan misi yang selalu dia sampaikan di perdebatan, Prabowo tidak pernah seditik pun lupa bahwa ada kebocoran masif menimpa sumber daya kekayaan negara berlangsung sampai saat ini, baik di sektor migas, pertambangan, illegal fishing, illegal loging dan lainnya sehingga masyarakat Indonesia menjadi tidak sejahtera dan rakyatnya sangat miskin. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi kurang diperhitungkan sebagai sebuah negara baik di tingkat G to G, regional maupun global.

"Menurut Prabowo tujuan bernegara adalah menciptakan keamanan bersama dan mewujudkan kemakmuran bersama. Untuk hal itu kita sangat setuju. Namun kenyataannya, persoalan TKI perempuan di luar negeri pangkal persoalannya adalah kemiskinan, manipulasi persyaratan, tidak dipersiapkan keahlian teknisnya, sehingga menurutnya digolongkan sebagai ilegal human trafficking," ujar koordinator Lingkar 98, Bernard Haloho, kepada Rakyat Merdeka Online, Senin pagi (23/6).

Begitu juga persoalan batas wilayah negara yang kerapkali terjadi dengan negara tetangga, bila berpijak pada analisis Prabowo, mereka melakukan itu karena tak memandang Indonesia sebagai negara punya posisi kuat alias tak becus mengurus politik dan ekonomi dalam negerinya. Prabowo juga tegaskan, ancaman terbesar Indonesia dari luar adalah klaim wilayah, sedangkan dari dalam negara adalah kemiskinan.

Menurut Bernard, apa yang dijelaskan oleh Prabowo terkait penyebab lemahnya penghormatan negara tetangga atau asing terhadap kedaulatan negara Indonesia, penjarahan kekayaan laut, penganiayaan TKI di luar negeri, tidak bisa dilepaskan dari keadaan di dalam negeri. Ini artinya bahwa pemerintahan SBY gagal dlm mewujudkan tujuan bernegara, yakni untuk keselamatan dan kemakmuran bersama.

"Masyarakat bingung dengan Prabowo, penjelasan yang gamblang tadi bertolak belakang dengan keinginannya melanjutkan kebijakan politik luar negerinya SBY, karena analisisnya menyebut SBY gagal," ujar Bernard.

Bernard mencurigai, plin-plannya sikap Prabowo itu terkait barisan koalisi parpol pendukungnya yang sebagian besar ada di pemerintahan SBY.

"Kalau begitu, maka Prabowo cuma beretorika," tegasnya.[wid]