Akun twitter resmi MMD Initiative (@MMD4ID), lembaga yang mewadahi aktivitas dan pemikiran Mahfud MD, melakukan bantahan resmi atas pemberitaan yang dianggap menyimpang dari substansi terkait pernyataan Mahfud soal Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno.
Menanggapi berita bahwa Mahfud MD menyebut Bung Karno sebagai pelanggar HAM, ditegaskan bahwa berita di Tribunnews.com itu adalah tidak benar.
Mahfud MD sendiri sudah menyatakan klarifikasinya kepada media bersangkutan (klik di sini). Menurutnya ada pembelokan masalah terkait pemberitaan tersebut.
"Saya membantah keras penulisan berita di
Tribunnews.com yang menyebutkan saya mengatakan 'Bung Karno terlibat pelanggaran HAM' seperti terlihat dari tanggapan Wasekjen PDIP Hasto (Hasto Kristiyanto). Penulisan berita itu jelas disengaja untuk membelokkan masalah," kata Mahfud dalam klarifikasinya kepada
Tribunnews.com, Sabtu (21/6).
Menurut Mahfud, disaksikan ratusan orang dan puluhan wartawan dirinya hanya mengatakan bahwa apabila membicarakan pelanggaran HAM masa lalu harus ditanyakan, pelanggaran HAM masa lalu yang mana. Tahun 1965 ada pelanggaran HAM pra G30S dan pasca G30S. Sebelum G30S ada pembantaian terhadap orang-orang NU dan jenderal-jenderal. Sesudah G30S ada pembantaian terhadap ratusan ribu orang-orang yang dianggap PKI.
Sebelum G30S, Bung Karno sebagai Presiden, sehinggga harus bertanggungjawab atas peristiwa itu. Sesudahnya, Soeharto sebagai Presiden sehingga harus bertanggungjawab atas pembantaian ratusan ribu anggota PKI.
Dalam klarifikasi di twitter itu, @MMD4ID juga menyertakan contoh berita yang benar terkait pernyataannya di Bengkulu kemarin (
klik di sini).
Mahfud mengemukakan soal pelanggaran HAM itu menanggapi pertanyaan yang sempat dilontarkan cawapres, Jusuf Kalla, dalam debat calon presiden dan wakil presiden beberapa waktu lalu. Mahfud katakan, apa yang dituduhkan kepada Prabowo hanyalah kasus kecil dalam mozaik pelanggaran HAM masa lalu di negeri ini. Mahfud justru mempertanyakan apa yang dilakukan JK saat menjadi wakil presiden dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.
Mahfud bahkan mengatakan para mantan jenderal yang kini berada di dalam kubu Jokowi-JK juga sama-sama pernah melakukan pelanggaran HAM, seperti Wiranto dan Hendropriyono.
[ald]
