Berita

ilustrasi/net

Tabloid Obor Rakyat Harus Dibaca Rakyat Indonesia

KAMIS, 19 JUNI 2014 | 06:28 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Tabloid Obor Rakyat di sela-sela kampanye Pilpres 2014 bukan saja mengundang kontroversi, tapi juga menarik perhatian publik.  Karena itu, sebaiknya tabloid tersebut diterbit ulang agar seluruh rakyat Indonesia lebih transparan menilai track record Joko Widodo  yang selama ini dicitrakan sebagai sosok yang sederhana, bersih dan merakyat.

Ini penting sebab pilpres sekarang merupakan momentum bagi rakyat mencari sosok pemimpin yang berkualitas, bukan sekedar pencitraan semata. Rekam jejak serta pengalaman sebagai pemimpin harus menjadi prioritas. Rakyat pun memang sekarang sudah bosan dengan politik pencitraan.

"Kalau memang Jokowi benar, kenapa harus takut dan kebakaran jenggot dengan Obor Rakyat. Ini kan sesuatu yang patut dicurigai, pasti ada missing link yang belum terungkap jelas," kata Direktur Eksekutif Kebijakan Publik Rusmin Effendy kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamis, 19/6).


Menurut Rusmin, Dewan Pers tidak bisa memvonis bahwa tabloid Obor Rakyat bukan merupakan produk jurnalistik. Karena, media partisan seperti itu sesuatu yang lumrah dalam setiap hajatan politik, bahkan  hal serupa juga pernah terjadi saat Pilpres 2009 lalu.

"Kalau Jokowi merasa Obor Rakyat melakukan kampanye hitam maupun negative campaign, silakan saja membuat tabloid serupa yang berisikan pujian dan sanjungan buat Jokowi," kata Rusmin, sambil mengatakan, ini sebuah kreativitas teman-teman wartawan yang mengungkapkan suatu persoalan, yang kebetulan saja yang menjadi obyeknya adalah Jokowi yang selama ini selalu dipuja-puja seperti orang yang tidak punya dosa.

"Jadi, tidak usah merasa sewot dan kebakaran jenggot. Lagi pula teman-teman wartawan yang menerbitkan Obor Rakyat berani dan siap bertanggung jawab. Kalau pemberitaan Obor Rakyat bersifat fitnah, mana mungkin mereka berani bertanggungjawab," tegas Rusmin yang juga wartawan senior. [ysa]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya