Berita

Fraksi Demokrat Dukung Prabowo Murni Tanpa Kontrak Politik

RABU, 18 JUNI 2014 | 21:17 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Kader Partai Demokrat memastikan langsung turun ke lapangan guna menyosialisasikan pasangan capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Setelah resmi mendeklarasikan dukungan pada 16 Juni lusa lalu.

Ketua Fraksi Demokrat di DPR Nurhayati Ali Assegaf menjelaskan, hal itu dilakukan kadernya karena dukungan terhadap Prabowo-Hatta tidak terjadi tiba-tiba, namun sudah melalui proses sejak 20 Mei lalu.

Ditambah lagi paparan visi misi Prabowo-Hatta dirasa cocok oleh anggota DPR dari Demokrat yang memberikan dukungan. Karena itu, Nurhayati menepis anggapan adanya kontrak politik di balik dukungan tersebut.


"Ini benar-benar murni, dan kami berkomitmen dengan dukungan tersebut," bebernya di gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/6).

Nurhayati bersama kader Demokrat lain di DPR mengaku terkesan dengan komitmen capres Prabowo yang akan meneruskan program-program pro rakyat Presiden SBY. Menurutnya, program-program pemerintahan SBY cukup banyak dinikmati dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Dalam berbagai kesempatan Prabowo Subianto berjanji akan meneruskan program-program pro rakyat SBY, seperti program KUR, PNPM dan dana bergulir," jelasnya.

Namun begitu, dia enggan menyebutkan target jumlah suara yang akan didulang pasangan Prabowo-Hatta pasca didukung kader Demokrat

"Yang pasti jumlahnya signifikan. Sangat signifikan dan merata di seluruh provinsi," tegas Nurhayati yang juga koordinator dukungan Fraksi Demokrat untuk Prabowo-Hatta.

Dikonfirmasi terpisah, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai bahwa dukungan Nurhayati dan Fraksi Demokrat sah saja karena merupakan hak politik setiap warga negara. Menurutnya, saat ini yang harus dilakukan adalah mengubah dukungan tersebut menjadi suara yang nyata.

Hendri mengimbau agar Fraksi Demokrat dapat bekerja keras meyakinkan pendukungnya bahwa Prabowo Subianto adalah sosok yang pasti meneruskan program kerja Presiden SBY selama ini.

"Dukungan atau sukarelawan yang banyak ‎tidak akan membantu bila ternyata saat 9 Juli nanti suara yang diberikan ternyata berbeda. Oleh karena itu, dukungan harus disolidkan dengan komunikasi politik terarah dan pesan kunci yang jelas," jelasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya