Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dinilai Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tidak akan menekan subsidi. Sebab, masalah utamanya adalah masih tingginya ketergantungan PT Perusahan Listrik Negara (PLN) terhadap BBM.
Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo mengatakan, pemerintah dan DPR hanya mencari cara mudah untuk mengatasi biaya operasi pengadaan listrik dengan menaikkan TDL. Seharusnya, pemerintah memikirkan cara untuk menekan biaya itu tanpa menaikkan TDL.
“DPR dan pemerintah malas berpikir. Difokuskan biaya listrik per kwh (kilowatt per hour) dengan energi primernya BBM. Nah, pas harganya bengkak jadinya menaikkan tarif listrik,†ujarnya di Jakarta, kemarin.
Karena itu, Sudaryatmo mengharapkan PLN mengatasi akar masalah dari biaya listrik yang membengkak karena penggunaan BBM. Pemerintah diimbau dapat menyediakan energi alternatif seperti gas untuk energi.
“Gas murah dijual ke China, tetapi BBM makin lama makin naik. Ini yang harus diperbaiki,†sentil Sudaryatmo.
Dia juga mengkritik proses keputusan pemerintah dan DPR yang menaikkan TDL dengan waktu cepat. Menurutnya, perlu waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi kenaikan TDL.
“Juli TDL akan naik, tetapi keputusannya kemarin. Harus ada masa sosialisasi. Proses pengambilan keputusan pemerintah dan DPR begitu buruk,†kritiknya.
Dengan kenaikan TDL ini, PLN harus memberikan perbaikan layanan listrik kepada masyarakat agar konsumen juga mendapatkan layanan terbaik. “Tidak fair bila tarif setrum naik tapi listrik sering padam,†tegasnya.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform Fabby Tumiwa mengatakan, kenaikan TDL hanya untuk menutupi lonjakan biaya produksi listrik akibat meningkatnya pembelian BBM demi mengatasi krisis listrik di Sumatera.
Menurut dia, hal itu terbukti dari membengkaknya alokasi biaya subsidi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014, padahal tarif listrik sudah dinaikkan. Pemerintah dan DPR telah menyepakati kenaikan subsidi listrik menjadi Rp 103,82 triliun dari sebelumnya Rp 71,36 triliun.
Semestinya, kata dia, pemerintah dan DPR mencari jalan keluar untuk mengurangi beban subsidi. Seperti mepercepat konversi BBM ke gas. Serta, menjamin pasokan gas bagi PLN. Jika hal ini dilakukan, maka pemerintah tak perlu menaikkan TDL.
Fabby menekankan, pemerintah dan PLN masih memiliki tugas, yaitu mengendalikan biaya produksi listrik. Salah satunya dengan menekan penggunaan BBM dan beralih ke energi berbahan bakar murah seperti gas atau energi terbarukan.
“Karena saya lihat untuk industri sudah tidak mungkin naik lagi. Dengan beban yang ditanggung industri, apapun bisnisnya pasti akan terganggu. Kalau mereka kolaps ini bisa ganggu ekonomi,†warning Fabby.
Sementara Menteri ESDM Jero Wacik menilai, kenaikan TDL perlu dilakukan karena beban subsidi di APBN sudah melampaui batas. Apalagi, dalih menteri dari Partai Demokrat itu, harga listrik nasional masih rendah sehingga investor kurang tertarik masuk dalam bisnis kelistrikan. ***
