Pendapatan Jerman dari penjualan senjata bertambah menyusul peningkatan ekspor senjata Jerman pada 2013 sampai 24 persen.
Sebagian besar senjata dijual antara lain ke Aljazair, Qatar dan Arab Saudi. Indonesia pada 2013 memesan sekitar 100 tank Leopard-2 dan 50 kendaraan lapis baja dari Jerman.
Ekspor senjata Jerman 2013 mencatat angka tertinggi. Menurut Laporan Perdagangan Senjata 2013 pemerintah Jerman, penjualan senjata dan peralatan militer, termasuk kendaraan lapis baja, mencapai 5,8 milyar euro. Naik 1,14 miliar euro atau sekitar 24 persen dibanding tahun sebelumnya.
Pihak oposisi mengecam penjualan senjata Jerman ke negara-negara yang dianggap bermasalah dengan hak asasi manusia seperti Qatar dan Arab Saudi.
Menurut laporan itu, yang meningkat secara mencolok adalah jumlah penjualan senjata ringan seperti pistol dan senapan. Namun nilai penjualannya relatif kecil karena harganya jauh lebih murah daripada senjata berat. Penjualan senjata ringan pada 2013 mencapai nilai 82,3 juta Euro.
Kementerian Ekonomi Jerman menerangkan, laporan penjualan senjata memuat transaksi pemerintah Jerman pada 2013. Persetujuan dikeluarkan pemerintahan sebelumnya, yaitu koalisi CDU/CSU dan FDP. Sedangkan Menteri Ekonomi saat ini, Sigmar Gabriel dari SPD, lebih sulit mengeluarkan ijin penjualan senjata.
SPD juga menyatakan akan mengubah prosedur ijin senjata dan membuat publikasi yang lebih cepat kepada parlemen dan publik. Selama ini, penjualan senjata hanya dipublikasikan satu tahun sekali. Sementara ijin ekspor senjata dibahas dalam sidang kabinet tertutup dan tidak diumumkan kepada publik.
Gabriel berjanji akan lebih transparan dalam hal ini. Dia juga akan melakukan peninjauan lebih cermat dalam bisnis senjata ke negara-negara yang tercatat punya reputasi HAM yang buruk.
Perusahaan produsen senjata memperingatkan, prosedur yang lebih ketat akan menyulitkan sektor industri pertahanan dan mengancam lapangan kerja.
Jerman saat ini merupakan pengekspor senjata kedua terbesar dunia. Semua penjualan senjata ke luar kawasan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) harus mendapat ijin khusus dari pemerintah Jerman. ***
