Presiden SBY akan bersikap tegas kepada sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II bila kinerjanya tetap mendapat nilai merah.
Meski masa tugas tinggal empat bulan lagi, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Sekretaris Kabinet, Menteri Sekretaris Negara, dan Menteri Koordinator (Menko) tetap memantau kinerja sejumlah menteri.
Demikian disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam kepada Rakyat Merdeka, yang dihubungi via telepon, Jumat (13/6).
“Kinerja 10 menteri KIB II bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan bidang Perekonomian terus dipantau Presiden. Pekan depan, SBY akan mendapat laporan resmi soal perbaikan kinerja para pembantunya tersebut,’’ papar Dipo Alam.
“Evaluasi masih berjalan. Saat ini UKP4, Seskab, Mensesneg, dan 3 Menko sedang melakukan observasi. Setahu saya, hasilnya belum masuk. Laporan kepada Presiden, mungkin diberikan pada akhir minggu ini,†tambahnya.
Seperti diketahui, Presiden SBY menyebut ada 10 kementerian yang nilainya di bawah harapan. Bahkan, dalam skala 10, ada yang mendapat nilai 4,5 atau batas merah. Tapi, sejumlah menteri SBY justru sibuk melakukan kampanye untuk pasangan capres-cawapres.
SBY pun telah dua kali mewanti-wanti menteri yang jadi tim sukses capres-cawapres agar tetap fokus bekerja. Jika tak bisa mengatur fokus, SBY mempersilakan para pembantunya mengundurkan diri. Namun, dirinya tak akan menghalangi menteri yang akan mengambil cuti karena kampanye.
Dipo Alam selanjutnya mengatakan, menteri KIB II seharusnya memaksimalkan kinerjanya karena tinggal empat bulan lagi. Apalagi sejumlah lembaga tetap saja memantau kinerjanya.
Berikut kutipan selengkapnya: Presiden bilang ada 10 menteri yang kinerjanya buruk, siapa saja itu?Saya tidak enak menyebut siapa mereka. Yang pasti, evaluasi dan perbaikan terus berjalan.
Bidangnya apa saja?Sebagian besar menteri di bidang Perekonomian dan Kesra. Kalau menteri bidang Polhukam tidak ada yang mendapat rapor merah.
Apakah Presiden memanggil atau menegur langsung para menteri tersebut?Saya tidak tahu, apakah Presiden memberi teguran langsung kepada menteri terkait. Biasanya, Presiden mempercayai Menko untuk mengevaluasi. Presiden meminta, 3 Menko melapor pada UKP4.
Setelah teguran Presiden dalam rapat kabinet, apakah ada perbaikan kinerja?Saya melihat, setelah presiden menegur sebanyak 2 kali, para menteri yang biasanya nggak ikut rapat, mereka datang.
Contohnya, saat acara tentang korupsi dengan Bappenas di Istana Negara, hampir semua menteri hadir.
Artinya, sejak ada teguran Presiden mereka mimiliki kesadaran. Tapi, itu kan tidak baik. Perbaikan harus jalan sesuai sistem, jangan saat ada teguran baru bergerak. Makanya, UKP4, Sesneg, Seskab, dan menko terus melakukan evaluasi.
Hingga saat ini tak ada menteri yang mengundurkan diri, mereka hanya cuti, apa sikap Presiden?Soal cuti kan hak mereka. Itu ada aturannya. Yang kita lihat, bukan karena menjadi timses atau cuti di luar pekerjaannya. Tapi, UKP4 secara sistemik dan para menko-nya melaporkan. Misalnya menteri A diundang ke rakor menko tidak hadir, sidang kabinet tidak hadir, itu yang kami pegang.
Sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden, kalau banyak pekerjaan yang terbengkalai, seyogyanya jangan hadir di dalam kampanye.
Bukannya para menteri nggak boleh ikut kampanye. Aturannya boleh, tapi kalau mereka belum siap terjun ke kampanye, sebaiknya tidak dilakukan.
Ini bukan soal etis atau tidak. Mereka melalaikan tugas dan kewajibannya, Presiden memiliki hak untuk menegur. Bahkan, mereka bisa diberi sanksi. Makanya, kalau ada yang merasa kurang, sebaiknya tahu diri. ***
