Pekerjaan media massa adalah pekerjaan konstruksi persepsi publik. Hal itu menjadi semakin nyata di tengah persaingan politik jelang 9 Juli.
Demikian disampaikan analis komunikasi politik, Heri Budianto, dalam diskusi "Hitam Putih Kampanye" di Cikini, Jakarta Pusat, pagi ini (Sabtu, 14/6). Hal itu dikatakannya menanggapi kontroversi tabloid Obor Rakyat yang dianggap menjatuhkan citra capres Joko Widodo dan PDI Perjuangan.
"Semua media terpecah. Masing-masing media memiliki motif politik, ideologi, ekonomi, sehingga bentuk pemberitaan berbeda-beda. Saya yakin semua teman-teman media juga tersandera karena ada mainstream yang mesti diikuti ," ujar Heri.
Dia mencontohkan, walau ia dianggap sebagai pengamat politik yang netral oleh beberapa elite partai politik, tapi tetap saja analisa politiknya akan ditampilkan dengan beragam sudut pandang oleh masing-masing media massa.
"Ada yang nilai saya masih dalam koridor netral, tapi ketika saya diminta membedah, menganalisa pilpres di media massa, sudut pandang yang tampik akan beda-beda," terangnya.
Mengenai
Obor Rakyat, ia yakin tabloid itu punya motif politik karena memilih segementasi pembaca yang spesifik dan banyak mengutip dari pemberitaan di media internet atau media sosial. Namun, menurutnya hal itu wajar.
"Jelas ada target politik yang ingin dicapai dengan cara, misalnya, menyasar kelompok pesantren. Apakah agar capres tertentu tidak menang di Pilpres? Semua publik harus tahu apa yang terjadi," ujarnya.
Pernyataan Heri tidak dibantah oleh pemimpin redaksi
Obor Rakyat, Setiyardi Boediono. Setiyardi mengungkapkan bahwa dirinya punya sikap politik yang mandiri terhadap capres Joko Widodo.
Menurut Setiyardi, Jokowi sudah mengkhianati janji mengabdi untuk rakyat Jakarta sepanjang satu periode jabatan. Ia juga menyimpulkan bahwa Jokowi adalah "capres boneka" yang dikendalikan PDIP dan Megawati Soekarnoputri.
Namun, Setiyardi tegas menolak jika dituduh hendak memberi keuntungan politik kepada capres Prabowo Subianto.
[ald]
