Berita

Muhammad Yusuf

Wawancara

WAWANCARA

Muhammad Yusuf: Ada Transaksi Dari Tokoh Parpol Yang Beri Sumbangan Ke Partai Setiap Bulan

JUMAT, 13 JUNI 2014 | 07:47 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  menemukan adanya transaksi keuangan meningkat drastis selama kampanye pileg dan pilpres.

“Kami masih melakukan riset. Itu belum selesai. Hasil riset akan kami rilis setelah 1 tahun penyelenggaraan pileg dan pilpres,’’ kata Kepala PPATK, Muhammad Yusuf, di Gedung DPR, Jakarta.

Sebab, lanjutnya, PPATK tidak mau memberi data yang sembrono. Yang jelas, tahun ini terjadi transaksi keuangan meningkat drastis dibanding tahun sebelumnya.


“Nilai transaksi di tahun ini masih di bawah Rp 1 miliar. Tapi kami akan pantau terus perkembangannya setiap saat,” paparnya.

Berikut kutipan selengkapnya;

Masa sih tidak ada transaksi mencurigakan selama kampanye pileg dan pilpres?
Ada peningkatan transaksi keuangan. Jumlahnya meningkat drastis jika dibandingkan hari-hari biasanya. Tapi kami belum bisa memberi tahu kepada publik.

Bukankah ada tokoh besar yang diduga melakukan transaksi mencurigakan saat kampanye pileg lalu?
Saya koreksi. Sebenarnya transaksi yang kami temukan itu bukan transaksi yang mencurigakan. Awalnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta informasi kepada kami. Transaksinya masih normal semua. Tidak ada yang aneh. Tokoh itu masih anggota partai. Wajar saja nyumbang untuk partainya setiap bulan.

Berapa transaksi anggota partai tersebut?
Nilainya masih di bawah Rp 1 miliar. Orang tersebut melakukan transaksi keuangan beberapa kali dan cukup sering dalam jumlah yang berbeda-beda.

Analisa kami mungkin dia menyisahkan dari gajinya untuk keperluan lainnya. Tapi kami tidak mengerti kegunaan selanjutnya dari uang yang dia ambil. Karena transaksi selanjutnya melalui cash. Tidak lewat transaksi di perbankan.

Bagaimana transaksi dianggap mencurigakan?
Bisa dilihat dari profilnya. Misalkan Anda sebagai seorang wartawan, kan sudah ketahuan berapa besaran gajinya selama 1 bulan. Misalkan mempunyai gaji sebesar Rp 50 juta, dan melakukan transaksi Rp 5-10 juta. Itu masih masuk kategori yang wajar.

Kalau dia transaksi di atas Rp 50 juta itu baru mencurigakan. Kalau orang Indonesia gajinya pasti rupiah. Kalau melakukan transaksi dengan dolar, itu termasuk mencurigakan.

Apa semua transaksi mencurigakan itu terlacak PPATK?
Kalau transaksinya melalui perbankan masih bisa kita lacak. Tapi kalau transaksinya cash, sangat sulit untuk menindaklanjutinya.

Untuk itu kita berharap adanya peraturan pembatasan transaksi tunai. Kalau sudah dibatasi, maka semua transaksi akan lebih mudah terbaca. Kalau cash tidak bisa dilacak aliran dananya. Jadi sangat sulit untuk mengetahui sumber dana tersebut.

Berapa batas transaksi keuangan melalui perbankan?
Saat ini batas transaksi tunai maksimal Rp 500 juta. Tapi kami minta supaya nilainya lebih diperkecil lagi.

Berapa?
Maksimal transaksi Rp 100 juta.

Kenapa harus dibatasi?
Karena bisa mencegah terjadinya kasus perampokan dan kasus korupsi. Selain itu, pembatasan ini juga berfungsi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat Indonesia dari uang tunai.

Ini bertujuan agar masyarakat Indonesia semakin sering menggunakan fasilitas dan kenal dengan dunia perbankan. ***

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya