. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Ketahanan Nasional oleh Universitas Pertahanan Indonesia di Kawasan Indonesia Peace and Security Center (IPSC), Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/6) pukul 16.00 WIB.
Rektor Universitas Peratahanan Indonesia, Laksdya TNI Dr. Desi Albert Mamahit, M.Sc mengatakan, dengan pengukuhan tersebut, SBY akan menjadi Profesor pertama di Indonesia dalam bidang ilmu ketahanan nasional.
Pada acara pengukuhan Guru Besar nanti, SBY akan menyampaikan pidato berjudul "Perdamaian dan Keamanan dalam Dunia yang Berubah: Tantangan Penyusunan Grand Strategy bagi Indonesia".
Rektor Unhan menegaskan, pengukuhan gelar profesor kepada Presiden SBY bukan dadakan, akan tetapi melalui suatu proses sekian lama, atas pertimbangan pengalaman dan dedikasi pemikiran yang telah dilakukan oleh SBY.
"Beliau (SBY) juga mendapat gelar doktor honoris causa, dari beberapa perguruan tinggi di luar negeri dan dalam negeri," kata Mamahit kepada wartawan di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (11/6).
Menurutnya, pemberian gelar Profesor ilmu ketahanan nasional kepada SBY itu telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40/2012 tentang pengangkatan Profesor/Guru Besar tidak tetap pada perguruan tinggi.
Pemberian gelar guru besar terhadap Kepala Negara, lanjut Mamahit, karena SBY memiliki kapasitas sebagai akademis, dan berbagai tulisan yang tersebar di dalam dan luar negeri. "Dan rekan-rekan memahami dan berapa luas, dan bagaiamana mengeluarkan ide-ide yang brilian," paparnya.
Selain itu, pengukuhan Presiden SBY sebagai Guru Besar Ilmu Katahanan Nasional dilakukan dengan mempertimbangkan penguasaan ilmu ketahanan nasional yang diperoleh dari berbagai pendidikan militer dan non militer baik dari dalam dan luar negeri.
"Presiden SBY juga memiliki latar belakang akademik yang diperlukan untuk menjadi Guru Besar. Gelar Master of Art (MA) bidang Manajemen diperoleh dari Webster University, Misisouri, Amerika Serikat. Gelar Doktor bidang Ekonomi Pertanian diperoleh dari IPB pada tahun 2004," ungkap jenderal bintang tiga itu seperti dilansir dari situs
Setkab RI.
[rus]
