Berita

komjen budi gunawan/net

Politik

Kalau Kopral Satu Dihukum, Jenderal Bintang Tiga Diapakan?

RABU, 11 JUNI 2014 | 11:55 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Personel Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fahri Hamzah, menyindir pertemuan "tak sengaja" antara Trimedya Panjaitan (anggota Tim Hukum Jokowi), Komisaris Jenderal Budi Gunawan (Kepala Lemdikpol Polri) dan Hadar Gumay (anggota Komisi Pemilihan Umum) Sabtu malam (7/6).

Dia membandingkan fakta pertemuan itu dengan rumor pengarahan dukungan politik ke kubu Prabowo-Hatta oleh Kopral Satu (Tamtama) yang disebut-sebut sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa) TNI AD.

Isu Babinsa berawal dari pengakuan seorang warga ke Kompas.Com. Namun pemberitaan itu mendapat bantahan dari Panglima TNI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan sampai sekarang tidak ada bukti bahwa terjadi pengerahan dukungan oleh Babinsa.


"Lihat kelakuan mereka. Percakapan Mr. X dengan Kopral Satu (katanya Babinsa). Ribut satu negara," ujar Fahri Hamzah lewat akun twitter @Fahrihamzah

"Tapi, pertemuan tiga pihak sebelum debat (capres-cawapres), tim hukum PDIP, Komisioner KPU, jenderal Polri bintang tiga, senyap tak ada berita," terangnya.

Menurut dia, hal ini terjadi karena dalam situasi "peperangan" ini yang memegang kendali adalah yang memiliki sumber daya alias uang yang banyak.

"Sampai sekarang, kopral baru yang baru pindah ke Jakarta dan bercakap dalam senyap itu telah dihukum. Kopral satu dihukum atas pengakuan sepihak Mr. X yang disiarkan ke seluruh nusantara," tulisnya.

Fahri menyinggung ketidakadilan dalam kedua kasus di atas. Memang, mungkin saja sang kopral keliru karena berkomunikasi soal politik yang sensitif sehingga dihukum. Tapi tetap saja dia cuma kopral satu, bawahan yang tidak paham dan tidak punya pengaruh. Tapi bagaimana dengan pertemuan Trimedya, Budi Gunawan dan Hadar Gumay?

"Tapi jenderal polisi bintang tiga bukan jabatan biasa. Merekalah yang berpolitik. Pasti tak akan ada hukuman baginya. Padahal ketiganya juga pejabat negara, makan gaji APBN," tegasnya.

"Yang kita tonton ini adalah permainan, bukan aturan yang ditegakkan. Media tidak berpihak pada hukum hari-hari ini," tambahnya. [ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

Moreno Soeprapto, Potret Etika Buruk Wakil Rakyat

Senin, 21 September 2026 | 06:25

Suara Rakyat Jangan Dimubazirkan

Senin, 21 September 2026 | 06:05

Ketika Pakar Saking Pintarnya Jadi “Goblok”

Senin, 21 September 2026 | 05:44

Masa Depan Pelabuhan Indonesia antara Peluang dan Tantangan

Senin, 21 September 2026 | 05:13

Serangan Babi Hutan Persoalan Serius bagi Petani

Senin, 21 September 2026 | 05:00

Merapi Empat Kali Luncurkan Lava Pijar dalam 6 Jam

Senin, 21 September 2026 | 04:39

Pramono Lagi Menempatkan Jakarta dalam Peta Persaingan Kota Global

Senin, 21 September 2026 | 04:23

Membaca Berhadiah Koin

Senin, 21 September 2026 | 04:02

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1448 H Jatuh 8 Februari 2027

Senin, 21 September 2026 | 03:06

Selengkapnya