Penting untuk dipastikan bahwa nilai dan prinsip demokrasi yang diikrarkan oleh kedua pasangan Capres-Cawapres, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla, bukan hanya slogan verbal.
Seharusnya, Pilpres 2014 sungguh mencerminkan kultur demokrasi yang mengedepankan bonum commune atau kebaikan bersama bagi seluruh insan politik yang secara bebas dan mutlak menentukan hak dan kewajiban politiknya pada 9 Juli nanti.
Demikian kutipan pernyataan politik Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI), yang diterima redaksi pada Kamis (5/6).
"Pemilu yang demokratis dengan mengutamakan
bonum commune tentu menghindari berbagai kemungkinan yang dapat memicu konflik horizontal," tegas PMKRI.
Para calon harus berpolitik dengan etika dan moral yang santun, menghindari isu-isu provokatif berlatarbelakang SARA (suku, agama, ras dan golongan), politik transaksional, intimidasi, kampanye hitam serta sitgma, sentimen dan stereotipe negatif terhadap pasangan lain.
Dalam seruan politisnya, PMKRI mempertanyakan hakikat dari Pemilu yang demokratis jika mengabaikan prinsip kebaikan bersama. Poin penting lain yang disampaikan PMKRI adalah menyerukan kepada segenap anggotanya se-Indonesia tetap menjaga independensi sikap organisasi dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai perhimpunan di tengah gejolak politik.
PMKRI menghargai hak dan pilihan politik setiap anggota sesuai pertimbangan rasional yang matang dan dengan hati nurani yang jujur terhadap kedua pasangan Capres-Cawapres tanpa menuntut jaminan dan imbalan apa pun mengatasnamakan organisasi.
"Sebagai organisasi yang menjiwai nilai-nilai Kekatolikan, apapun bentuk dukungan dan bahkan hak pilih setiap anggota PMKRI bagi kedua pasangan Capres-Cawapres bukan merupakan intervensi organisasi, tendensi kepentingan dan muatan sentimen apapun bentuknya," tulis PMKRI dalam pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua Presidium PP PMKRI, Lidya Natalia Sartono, dan Sekretaris Jenderal PP PMKRI, Josep Aris.
[ald]
