Berita

neta s pane/net

Politik

SBY Harus Mutasi Jenderal Aktif Pendukung Capres

RABU, 04 JUNI 2014 | 10:45 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Sinyalemen Presiden SBY bahwa ada perwira tinggi TNI-Polri yang berpihak kepada calon presiden tertentu bisa berdampak negatif, yakni memecah belah internal TNI-Polri karena masing-masing jenderal akan saling curiga, yang akhirnya bisa saling menjatuhkan dan menghancurkan soliditas institusi TNI-Polri dalam mengamankan Pilpres 2014.

Demikian disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Rabu (4/6).

Untuk menghindari terjadinya perpecahan yang lebih parah di TNI-Polri pasca sinyalemen tersebut, IPW mendesak agar SBY sebagai panglima tertinggi segera mendorong Panglima TNI dan Kapolri melakukan mutasi terhadap jenderal-jenderal yang terlibat dalam politik praktis tersebut.


"Sinyalemen itu harus ditindaklanjuti dengan konkrit, misalnya melakukan mutasi terhadap para jenderal agar SBY tidak dituding hanya sekadar melempar isu yang tidak mendasar," kata Neta.

Sayangnya, lanjut Neta, SBY tidak membuka identitas para jenderal itu. Namun, Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan informasi yang dimiliki SBY tersebut valid adanya. Jika memang valid, tidak ada alasan bagi SBY untuk tidak mendorong agar segera dilakukan mutasi.

"Tujuannya agar para jenderal itu tidak menggunakan posisinya untuk menghimpun dukungan bagi partai atau capres tertentu," tutupnya. [rus]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya