Berita

ilustrasi/net

Dunia

Susul AS, Australia Batalkan Kegiatan Bersama Militer Thailand

SABTU, 31 MEI 2014 | 13:04 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Australia mengurangi interaksi dengan militer Thailand di tengah kudeta yang terjadi di negeri gajah putih itu.

"Pemerintah Australia memiliki keprihatinan serius mengenai tindakan militer di Thailand. Sejalan dengan keprihatinan kami, Australia sedang mengurangi keterlibatan dengan militer Thailand dan akan menurunkan tingkat interaksi kami dengan pimpinan militer Thailand," kata Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, dalam sebuah pernyataan bersama Menteri Pertahanan, David Johnston, hari ini (Sabtu, 31/5).

Bishop juga mengungkapkan bahwa tiga kegiatan yang telah direncanakan bersama militer Thailand akan ditunda karena kebijakan mengkudeta pemerintahan sipil.


Johnston membenarkan pihaknya telah menunda tiga kegiatan yang direncanakan untuk beberapa pekan mendatang di Thailand. Diantaranya, pelatihan operasi militer untuk pasukan Thailand, dan dua kunjungan termasuk satu diantaranya adalah latihan kontra terorisme.

"Kami juga akan terus meninjau kegiatan pertahanan dan bilateral lainnya," tambah Johnston, dilansir AFP.

Sejak militer Thailand merebut kekuasaan pada 22 Mei lalu, tidak hanya Australia yang telah membatalkan kerjasama dengan negara tersebut.

Amerika Serikat lebih dulu melakukan pembatalan kerjasama dengan Thailand yaitu Exercise Cooperation Afloat Readiness and Training 2014, kunjungan Komandan Armada Pasifik AS Laksamana Harry Harris ke Thailand pada bulan Juni, dan undangan untuk Komandan Jendral (Danjen) Tanasak Patimapragorn dari Pasukan Bersenjata Thailand (Royal Thai Armed Forces) ke Markas Komando Armada Pasifik AS. [ald]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya