Berita

Usaha Menengah, Kecil dan Koperasi (UMKM)

Bisnis

Jokowinomik Garap Daya Saing UMKM Hadapi AEC 2015

SENIN, 26 MEI 2014 | 09:03 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pasangan calon presiden didesak menjelaskan keperpihakannya terhadap ekonomi kerakyatan terutama yang berbasis pada UMKM. Hal ini penting, karena tahun depan, Indonesia akan menghadapi Asean Economic Community (AEC) 2015. Dalam kerja sama ini, masing-masing negara dituntut untuk memperkuat daya saing usaha domestik alias UMKM.

 Karena itu, kemarin Relawan Sahabat Nusantara mengusung konsep ekonomi dengan mengutamakan Usaha Menengah, Kecil dan Koperasi (UMKM) sebagai lokomotif pembangunan. Mereka mengusulkan konsep Jokowinomik.

Jokowinomik merupakan ekonomi kerakyatan yang berbasis kelas menengah dengan pendekatan Sosioteknokratik.


Hal itu ditegaskan Ketua Tim Ahli Sahabat Nusantara Simon L Himawan kepada pers di Jakarta, kemarin. Dikatakan, selama ini kue pembangunan hanya dinikmati 4.900 usaha besar yang mengusai 43 persen Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan 56,5 juta UMKM hanya mengusai 57 persen PDB dengan 107,6 juta tenaga kerja.

“Kue pembangunan harus sebesar-besarnya dimanfaat oleh pelaku UMKM yang jumlahnya mencapai 56,5 juta usaha yang disebut silence majority,” ujar Simon.

Masalah di level UMKM ini adalah less productitive karena kurangnya pengentahuan dan teknologi. Masalah lainnya, less competitive karena cost efficiency. Persoalan lain lagi, akses kapital, dan akses pada pasar, yang kesemuanya merupakan daya saing yang harus dibenahi.

UMKM menjadi pilihan utama Jokowinomik karena usaha, apapun namanya, inputnya adalah tenaga kerja, produk industri, energi, keuangan, infrastruktur termasuk didalamnya connectivity dan sistem logistik. Out putnya merupakan produk konsumsi domestik dan ekspor.

Pada pemerintahan periode tahun 2014-2019, Indonesia butuh pendekatan pembangunan yang dapat menggerakan potensi Indonesia sebagai negara kepulauan dan agraris. Tantangan utama Indonesia saat ini yakni kesenjangan pendapatan dan kesenjangan antar wilayah. Di samping itu, juga tidak adanya kedaulatan pangan dan ketergantungan kepada energi fosil serta indeks daya saing yang rendah. Ditambah, birokrasi yang tidak efisien.

Sahabat Nusantara memiliki tenaga ahli yang khusus melakukan kajian, sosialisasi atas konsep pembangunan Jokowi kepada masyarakat. Tim Ahli Sahabat Nusantara terdiri dari   Ir. Simon L. Himawan, MA, Dr. Yulianto P. Winarno MSi, Prof. Indra Bastian, MBA, PhD, Ir. Leroy Samy Uguy, MA, Ph. D, Prof. Ali Agus, Ph.D, Dr. Djamhari, MSc. ***

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya