Berita

prabowo subianto/net

Politik

ProHAM: Prabowo Bukan Penjahat HAM

SENIN, 26 MEI 2014 | 02:12 WIB | LAPORAN:

Pertanyaan miring masa lalu calon presiden Prabowo Subianto di militer dinilai sebagai bentuk kampanye negatif.

Ketua ProHAM Todo Tua Pasaribu mengatakan, Prabowo merupakan seorang Perwira TNI yang penuh dengan prestasi sepanjang masa kariernya. Mulai dari bertugas di Timor Timur, Prabowo pada saat menghantarkan tim Kopassus menaklukkan Mount Everest, bagaimana Prabowo memegang batalion 328 dimana batalion yang sangat lemah menjadi batalion terkuat saat itu, bagaimana Prabowo memegang komandan diklat di Koppasus dimana semua materi pembekalan pasukan khusus yang dibuat Prabowo menjadi bahan acuan seluruh pasukan elit di dunia, dan masih banyak prestasi lainnya.

"Prabowo adalah komandan yang keras dan tegas terhadap pasukannya, tetapi disatu sisi dia juga adalah komandan yang selalu dicintai oleh pasukannya sampai saat ini. Dia mampu rela mengorbankan segala yang dimilikinya asalakan pasukannya bisa tetap survive dan sejahtera," kata Todo di Jakarta, Minggu (25/5).


Menurut Todo, sebagai perwira yang cemerlang dan penuh prestasi tentunya selalu menjadi pro dan kontra di kalangannya dan para seniornya. "Prabowo adalah korban rivalitas yang terstruktur di tubuh militer tempat dia bertugas. Sampai pada akhirnya Dewan Kehormatan Perwira (DKP) memutuskan untuk memberhentikan beliau sebagai militer," ujarnya.

Bahkan, kata Todo, keputusan DKP diterima Prabowo sebagai kepatuhan dan loyalitas sebagai prajurit TNI yang sejati. "Dia dituduhkan berbuat kesalahan atas tindakan penculikan yang dilakukan saat itu. Padahal kalau kita simak dengan baik, konteks Prabowo saat itu adalah TNI aktif dan dwi fungsi ABRI masih berlaku saat itu," terangnya.

Jelas Todo, walaupun Prabowo sendiri sampai saat ini tidak pernah menerima dokumen hasil penyelidikan DKP yang menyatakan dia bersalah. Sepatutnya dokumen tersebut bisa dibuka secara terang benderang agar semua bisa jelas dimana letak kesalahan yang dialamatkan kepada Prabowo. Dan perlu diketahui bahwa Prabowo bukan dipecat tetapi diberhentikan dengan Hormat. Artinya ada konteks yang berbeda dalam hal ini. Sampai saat ini pun setiap acara yang dilakukan di Koppasus beliau selalu diundang dan diberikan tempat terbaik dikalangan Koppasus.

"Ini menjadi suatu bukti bahwa Prabowo bukanlah perwira yang dibuang oleh institusinya," terangnya.

Dalam konteks penculikan yang dituduhkan kepadanya jelas itu bukan penculikan, itu adalah perintah penangkapan dan pengamanan terhadap 9 orang aktivis yang dianggap membahayakan, dan itu ada surat perintah jelas ditandatangani Kasad saat itu. Perlu dipahami juga pada saat itu sebelum terjadi proses penangkapan terhadap 9 aktivis tersebut, ada proses teror ancaman kepada negara dimana terjadi kegiatan pengeboman di beberapa tempat. Jadi jelas perintah penahanan itu dilakukan terhadap orang yang mengancam disintegrasi negara.

"Kembali lagi konteks pribadi Prabowo pada saat itu tidak bisa dilepaskan dari posisi dia sebagau militer TNI dan saat itu dwi fungsi Abri masih berlaku," tegas Todo.

"Kita semua memahami pada saat itu garis komando di tubuh TNI sangatlah kental. Tidak mungkin ada suatu gerakan atau tindakan yang diluar kendali TNI itu sendiri. Oleh karna itu sangat naif kalau tindakan itu hanya diberikan kesalahan kepada Prabowo semata. Jelas ini adalah tindakan yang semena-mena," tambah Alumni Trisakti tersebut.

Soal adanya permintaan terhadap KPU untuk mengklarifikasi masa lalu Prabowo, menurut Todo, itu adalah hal yang sah-sah saja. Malah ia mendukung dan mendorong hasil penyelidikan DKP yang menyatakan Prabowo bersalah agar dibuka seterang-terangnya kepada publik agar semua tahu sebenarnya yang terjadi.

"Sudah waktunya negara mengembalikan posisi terhormat atas salah satu putra terbaik bangsa ini yang sudah 16 tahun disandera dengan tuduhan yang tidak berdasar. Putra terbaik bangsa yang selalu mengorbankan dan mewakafkan dirinya untuk Indonesia." demikian Todo Tua Pasaribu. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

UPDATE

Dana Asing Banjiri RI Rp2,43 Triliun di Akhir 2025

Sabtu, 03 Januari 2026 | 10:09

Pelaku Pasar Minyak Khawatirkan Pasokan Berlebih

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:48

Polisi Selidiki Kematian Tiga Orang di Rumah Kontrakan Warakas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:41

Kilau Emas Dunia Siap Tembus Level Psikologis Baru

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:19

Legislator Gerindra Dukung Pemanfaatan Kayu Hanyut Pascabanjir Sumatera

Sabtu, 03 Januari 2026 | 09:02

Korban Tewas Kecelakaan Lalu Lintas Tahun Baru di Thailand Tembus 145 Orang

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:51

Rekor Baru! BP Tapera Salurkan FLPP Tertinggi Sepanjang Sejarah di 2025

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:40

Wall Street Variatif di Awal 2026

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:23

Dolar AS Bangkit di Awal 2026, Akhiri Tren Pelemahan Beruntun

Sabtu, 03 Januari 2026 | 08:12

Iran Ancam Akan Targetkan Pangkalan AS di Timur Tengah Jika Ikut Campur Soal Demo

Sabtu, 03 Januari 2026 | 07:59

Selengkapnya