Berita

Politik

Hukum Sebab Akibat dan Baratayudha dalam Pilpres 2014

KAMIS, 22 MEI 2014 | 23:56 WIB | OLEH: HARIS RUSLY MOTI

BARATAYUDHA (Pandawa VS Kurawa) dalam kisah Mahabarata adalah akibat dari sebab-sebab yang ditimbun dan mengkristal dari proses panjang sebelumnya.

Ditimbunnya ketamakan, ketidakjujuran dan ilegalitas dalam mengelola kerajaan berakibat pada tumbuh suburnya permusuhan dan perang saudara yang merontokkan Hastinapura.

Dalam proses politik bernegara saat ini, kita secara sengaja dan sadar telah menimbun sebab-sebab berupa ketamakan, ingkar janji, kecurangan, kemunafikan dan ilegalitas bernegara, yang akan berakibat pada tumbuh suburnya benih Baratayudha.


Pemilu 2014 diawali oleh problem E-KTP, DPT yang bermasalah hingga putusan MK yang membuat Pileg dan Pilpres yang bertentangan dengan UUD. Pelaksanaan Pileg sendiri diwarnai oleh jual beli suara, kecurangan dan manipulasi suara secara masif, yang dibenarkan KPU dan disetujui oleh Parpol peserta Pemilu. Sebelumnya, UUD 1945 diamandemen secara membabibuta yang bertentangan dengan Pancasila.

Hukum karma atau hukum sebab akibat akan terjadi pada bangsa dan negara kita. "Siapa menabur dia menuai, apa yg ditabur itu yg dituai". Kita akan menuai akibat berupa perang saudara yang akan merontokkan bangsa dan negara pada momentum Pilpres.

Kini, tak ada lagi norma dan nilai yang menjadi pegangan dan panduan dalam mengatasi konflik sosial dan politik. Kini, yang tersaji di depan mata kita adalah adu kekuatan (massa emosional dan massa bayaran), adu kecurangan, adu kehebatan memanipulasi dan menipu, serta adu kekuatan uang sebagai senjata dalam memenangkan perebutan jabatan negara.

Ketika tak ada lagi norma dan nilai yg menjadi panduan dalam bernegara, ketika kaum intelektual, ulama dan rohaniawan telah berdiri di atas kaki "kepentingan" sempit, tak lagi berdiri di atas kebenaran dan nilai-nilai, maka terompet sangkakala perang saudara itu telah ditiup.

Nampaknya, "sebab-sebab" yang kita tabur selama 16 tahun reformasi akan segera kita tuai "akibat"nya tepat pada saat ini.

*Penulis adalah Koordinator Petisi 28


Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

UPDATE

Program Prabowo Tak Akan Berdampak Jika Soliditas Internal Rapuh

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:03

Prabowo Tantang Danantara Capai Return on Asset 7 Persen

Jumat, 13 Februari 2026 | 16:01

Pakar: Investigasi Digital Forensik Bisa jadi Alat Penegakan Hukum Kasus Investasi

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:46

Wapres Tekankan Kuartal I Momentum Emas Sektor Pariwisata

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:40

Kapolri Siap Bangun Lebih dari 1.500 SPPG Selama 2026

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:26

Kolaborasi Inspiratif: Dari Ilustrasi ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:20

Setnov Hadir, Bahlil Hanya Pidato Singkat di HUT Fraksi Partai Golkar DPR

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:18

Kepala BPKH: Desain Kelembagaan Sudah Tepat, Tak Perlu Ubah Struktur

Jumat, 13 Februari 2026 | 15:16

Prabowo Hadiri Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:53

Keuangan Haji Harus Berubah, Wamenhaj Dorong Tata Kelola yang Lebih Modern

Jumat, 13 Februari 2026 | 14:36

Selengkapnya