Berita

Politik

Hukum Sebab Akibat dan Baratayudha dalam Pilpres 2014

KAMIS, 22 MEI 2014 | 23:56 WIB | OLEH: HARIS RUSLY MOTI

BARATAYUDHA (Pandawa VS Kurawa) dalam kisah Mahabarata adalah akibat dari sebab-sebab yang ditimbun dan mengkristal dari proses panjang sebelumnya.

Ditimbunnya ketamakan, ketidakjujuran dan ilegalitas dalam mengelola kerajaan berakibat pada tumbuh suburnya permusuhan dan perang saudara yang merontokkan Hastinapura.

Dalam proses politik bernegara saat ini, kita secara sengaja dan sadar telah menimbun sebab-sebab berupa ketamakan, ingkar janji, kecurangan, kemunafikan dan ilegalitas bernegara, yang akan berakibat pada tumbuh suburnya benih Baratayudha.

Pemilu 2014 diawali oleh problem E-KTP, DPT yang bermasalah hingga putusan MK yang membuat Pileg dan Pilpres yang bertentangan dengan UUD. Pelaksanaan Pileg sendiri diwarnai oleh jual beli suara, kecurangan dan manipulasi suara secara masif, yang dibenarkan KPU dan disetujui oleh Parpol peserta Pemilu. Sebelumnya, UUD 1945 diamandemen secara membabibuta yang bertentangan dengan Pancasila.

Hukum karma atau hukum sebab akibat akan terjadi pada bangsa dan negara kita. "Siapa menabur dia menuai, apa yg ditabur itu yg dituai". Kita akan menuai akibat berupa perang saudara yang akan merontokkan bangsa dan negara pada momentum Pilpres.

Kini, tak ada lagi norma dan nilai yang menjadi pegangan dan panduan dalam mengatasi konflik sosial dan politik. Kini, yang tersaji di depan mata kita adalah adu kekuatan (massa emosional dan massa bayaran), adu kecurangan, adu kehebatan memanipulasi dan menipu, serta adu kekuatan uang sebagai senjata dalam memenangkan perebutan jabatan negara.

Ketika tak ada lagi norma dan nilai yg menjadi panduan dalam bernegara, ketika kaum intelektual, ulama dan rohaniawan telah berdiri di atas kaki "kepentingan" sempit, tak lagi berdiri di atas kebenaran dan nilai-nilai, maka terompet sangkakala perang saudara itu telah ditiup.

Nampaknya, "sebab-sebab" yang kita tabur selama 16 tahun reformasi akan segera kita tuai "akibat"nya tepat pada saat ini.

*Penulis adalah Koordinator Petisi 28


Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya