Berita

Politik

Hukum Sebab Akibat dan Baratayudha dalam Pilpres 2014

KAMIS, 22 MEI 2014 | 23:56 WIB | OLEH: HARIS RUSLY MOTI

BARATAYUDHA (Pandawa VS Kurawa) dalam kisah Mahabarata adalah akibat dari sebab-sebab yang ditimbun dan mengkristal dari proses panjang sebelumnya.

Ditimbunnya ketamakan, ketidakjujuran dan ilegalitas dalam mengelola kerajaan berakibat pada tumbuh suburnya permusuhan dan perang saudara yang merontokkan Hastinapura.

Dalam proses politik bernegara saat ini, kita secara sengaja dan sadar telah menimbun sebab-sebab berupa ketamakan, ingkar janji, kecurangan, kemunafikan dan ilegalitas bernegara, yang akan berakibat pada tumbuh suburnya benih Baratayudha.


Pemilu 2014 diawali oleh problem E-KTP, DPT yang bermasalah hingga putusan MK yang membuat Pileg dan Pilpres yang bertentangan dengan UUD. Pelaksanaan Pileg sendiri diwarnai oleh jual beli suara, kecurangan dan manipulasi suara secara masif, yang dibenarkan KPU dan disetujui oleh Parpol peserta Pemilu. Sebelumnya, UUD 1945 diamandemen secara membabibuta yang bertentangan dengan Pancasila.

Hukum karma atau hukum sebab akibat akan terjadi pada bangsa dan negara kita. "Siapa menabur dia menuai, apa yg ditabur itu yg dituai". Kita akan menuai akibat berupa perang saudara yang akan merontokkan bangsa dan negara pada momentum Pilpres.

Kini, tak ada lagi norma dan nilai yang menjadi pegangan dan panduan dalam mengatasi konflik sosial dan politik. Kini, yang tersaji di depan mata kita adalah adu kekuatan (massa emosional dan massa bayaran), adu kecurangan, adu kehebatan memanipulasi dan menipu, serta adu kekuatan uang sebagai senjata dalam memenangkan perebutan jabatan negara.

Ketika tak ada lagi norma dan nilai yg menjadi panduan dalam bernegara, ketika kaum intelektual, ulama dan rohaniawan telah berdiri di atas kaki "kepentingan" sempit, tak lagi berdiri di atas kebenaran dan nilai-nilai, maka terompet sangkakala perang saudara itu telah ditiup.

Nampaknya, "sebab-sebab" yang kita tabur selama 16 tahun reformasi akan segera kita tuai "akibat"nya tepat pada saat ini.

*Penulis adalah Koordinator Petisi 28


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya