Berita

Politik

Hukum Sebab Akibat dan Baratayudha dalam Pilpres 2014

KAMIS, 22 MEI 2014 | 23:56 WIB | OLEH: HARIS RUSLY MOTI

BARATAYUDHA (Pandawa VS Kurawa) dalam kisah Mahabarata adalah akibat dari sebab-sebab yang ditimbun dan mengkristal dari proses panjang sebelumnya.

Ditimbunnya ketamakan, ketidakjujuran dan ilegalitas dalam mengelola kerajaan berakibat pada tumbuh suburnya permusuhan dan perang saudara yang merontokkan Hastinapura.

Dalam proses politik bernegara saat ini, kita secara sengaja dan sadar telah menimbun sebab-sebab berupa ketamakan, ingkar janji, kecurangan, kemunafikan dan ilegalitas bernegara, yang akan berakibat pada tumbuh suburnya benih Baratayudha.


Pemilu 2014 diawali oleh problem E-KTP, DPT yang bermasalah hingga putusan MK yang membuat Pileg dan Pilpres yang bertentangan dengan UUD. Pelaksanaan Pileg sendiri diwarnai oleh jual beli suara, kecurangan dan manipulasi suara secara masif, yang dibenarkan KPU dan disetujui oleh Parpol peserta Pemilu. Sebelumnya, UUD 1945 diamandemen secara membabibuta yang bertentangan dengan Pancasila.

Hukum karma atau hukum sebab akibat akan terjadi pada bangsa dan negara kita. "Siapa menabur dia menuai, apa yg ditabur itu yg dituai". Kita akan menuai akibat berupa perang saudara yang akan merontokkan bangsa dan negara pada momentum Pilpres.

Kini, tak ada lagi norma dan nilai yang menjadi pegangan dan panduan dalam mengatasi konflik sosial dan politik. Kini, yang tersaji di depan mata kita adalah adu kekuatan (massa emosional dan massa bayaran), adu kecurangan, adu kehebatan memanipulasi dan menipu, serta adu kekuatan uang sebagai senjata dalam memenangkan perebutan jabatan negara.

Ketika tak ada lagi norma dan nilai yg menjadi panduan dalam bernegara, ketika kaum intelektual, ulama dan rohaniawan telah berdiri di atas kaki "kepentingan" sempit, tak lagi berdiri di atas kebenaran dan nilai-nilai, maka terompet sangkakala perang saudara itu telah ditiup.

Nampaknya, "sebab-sebab" yang kita tabur selama 16 tahun reformasi akan segera kita tuai "akibat"nya tepat pada saat ini.

*Penulis adalah Koordinator Petisi 28


Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya