. Tindakan Aburizal Bakrie (ARB) yang menyeret Partai Golkar ke sana ke mari telah menjatuhkan harkat dan martabat Golkar sebagai partai pemenang kedua Pemilu Legislatif 2014.
Apalagi, terlihat bahwa ARB seperti "mengemis" minta jabatan menteri. Setelah luntang lantung ditolak Demokrat dan PDIP, akhirnya ARB dan Golkar terdampar di halaman Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Namun, menurut politisi senior Golkar, Zainal Bintang, keputusan Rapimnas VI Partai Golkar dua hari lalu yang memberi mandat ARB untuk menentukan koalisi, hanya didukung 33 orang Ketua DPD Tingkat I.
"Dan boleh dikatakan, pendukung riil ARB hanya 33 orang itu. Mayoritas pengurus DPD II ( 560 lebih Kabupaten-Kota) tidak mendukung ARB karena selama ini ARB hanya memperhatikan DPD I," ujar Bintang kepada wartawan lewat surat elektronik, Selasa (20/5).
Padahal, lanjutnya, DPD II Golkar yang sebetulnya berada di akar rumput, karena mereka yang langsung berurusan dengan rakyat.
Dikatakan Bintang lagi, saat ini, Ormas Tri Karya yang mendirikan Golkar pada 1964 (MKGR, Soksi dan Kosgoro) membentuk Tim Sembilan atau Tim Walisongo. Dirinya sendiri dipercaya menjadi Ketua Tim Wali Songo. Tujuan Tim Walosongo adalah menegakkan AD/ART Golkar, khususnya dengan pelaksanaan Munas Golkar.
Sesuai bunyi AD/ART Golkar, siklus Munas itu tiap 5 tahun. Karena Munas Golkar di Pekanbaru 4-8 Oktober 2009, maka Munas Golkar harus diadakan 4-8 Oktober 2014.
Sedangkan kelompok ARB memang mengantongi rekomendasi Munas di Pekanbaru 2009 yang menyebut masa kepengurusan ARB sampai Oktober 2015 atau enam tahun.
"Tapi Tim Tri Karya yang sudah berkonsultasi dengan ratusan pengurus Golkar DPD II yang smpt hadir pada Rapimnas VI, menganggap keputusan yg sah adalah mengikuti bunyi AD/ART Golkar, yaitu bahwa Munas diadakan setiap lima tahun," tegas Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MKGR ini.
Adapun Rekomendasi Munas Golkar di Pekanbaru yang mau memperpanjang masa jabatan ARB samai Oktober 2015, maka sesuai dengan bunyi AD/ART, rekomendasi itu dinyatakan batal demi hukum.
[ysa]
