Tidak Menyeret Gerbong Golkar Jadi Salah Satu Janji yang Harus Diucapkan JK

Meskipun Jusuf Kalla (JK) mendapat nilai indeks yang terendah (50), dibandingkan dengan tokoh-tokoh lain yang lebih layak sebagai pendamping Jokowi seperti Rizal Ramli (88), Ryamizard Ryacudu (67) dan Abraham Samad (63), namun realitas politik membuktikan bahwa PDI Perjuangan ternyata lebih memilih mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

"Memang sangat mengecewakan, apalagi saat terdengar bahwa realitas ini sangat kental berbau politik transaksional dan lobi-lobi tingkat tinggi. Namun, sekali lagi Jokowi tetaplah harapan rakyat," ujar peneliti Lingkar Studi Perjuangan, Gede Sandra, kepada redaksi (Selasa, 20/5).

Karena itu, tambah Gede, akan sangat ideal bila JK berjanji tidak akan mencampuradukkan kekuasaan dengan kepentingan bisnisnya bila nanti diangkat rakyat menjadi Wapres dari Jokowi.

"Rekam jejak JK sarat dengan KKN saat menjadi Wapres dari SBY. Contoh, proyek pengadaan Helikopter saat Tsunami Aceh, Proyek Jalan Tol Trans Jawa, PLTU 10ribu MW, dan lainnya," tegas Gede.

Dia juga mendesak JK untuk berjanji tidak menghalang-halangi penerapan sistem ekonomi Berdikari sesuai ajaran Bung Karno. Gede juga mengkhawatirkan rekam jejak JK sebagai penganjur ekonomi pasar bebas dan sebagai mantan aktivis mahasiswa yang ikut menjatuhkan Sang Proklamator di masa Orde Lama.

"Ketiga, JK juga harus berjanji tidak akan membawa-bawa 'gerbong Golkar' kembali masuk ke pemerintahan jika kelak terpilih sebagai Wapres. Karena, jika hal ini yang terjadi, sekali lagi rakyat disuguhi pembelajaran politik yang tidak elok, di mana dihalalkan bermain politik lebih dari 1 kaki," terangnya.

Namun, kata dia, soal apakah realitas politik masa depan akan sangat dekat atau jauh dari ideal, itu semua tetap bergantung pada PDI Perjuangan dan partai-partai koalisinya. [ald]