Berita

Politik

Hari Ini Lingkar 98 Serahkan Petisi dan Minta Jokowi Tandatangani Komitmen Tertulis

SELASA, 20 MEI 2014 | 01:16 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Joko Widodo bersama Jusuf Kalla sudah mendaftarkan diri mereka ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon presiden dan wakil presiden di ajang Pilpres 2014.

Kini, tugas mereka adalah menyatakan komitmen secara tertulis dalam beberapa isu strategis, apabila terpilih sebagai presiden dan wapres RI 2014-2019.

Kelompok aktivis reformasi yang tergabung dalam Lingkar 98 menegaskan, sosok Jokowi adalah figur yang dicintai dan diharapkan oleh masyarakat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia lima tahun ke depan.


Meskipun Jokowi tidak memiliki rekam jejak buruk sebagai pemimpin yang melakukan pelanggaran HAM dan berhasil menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah, tetapi sampai saat ini mantan Walikota Surakarta itu belum mengeluarkan komitmen secara tertulis atas agenda utama dari reformasi 98.

Tepat di peringatan 16 tahun momen reformasi terjungkalnya Soeharto (21 Mei 1998), Lingkar 98 sebagai eksponen yang melahirkan reformasi di negeri ini, merasa perlu mengeluarkan desakan kepada Jokowi untuk segera menandatangani komitmen. Pertama, untuk berani total mengurus negeri tanpa melakukan rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai bila terpilih sebagai presiden, dan mau menjadikan penegakan HAM sebagai program utamanya.

"Bangsa Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas, konsisten,  sederhana dan tidak memiliki rekam jejak yang buruk dalam memimpin negeri. Saya sebagai Koordinator Lingkar 98 meminta kepada Jokowi untuk berkomitmen bukan hanya secara lisan, tapi tertulis," kata Koordinator Lingkar 98, Bernard A.M Haloho, dalam pernyataan yang diterima redaksi, Selasa (20/5).

Maka itu, Lingkar 98 akan melakukan konferensi pers hari ini (Selasa, 20/5) di Gallery Cafe, Komplek Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya nomor 73, Jakarta.

"Agendanya, penyerahan Petisi Lingkar 98 kepada Joko Widodo. Jokowi harus bersedia tidak melakukan rangkap jabatan sebagai ketua dan atau pengurus partai politik dan komit menuntaskan pelanggaran HAM kasus penculikan aktivis yang hilang," terangnya. [ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Moreno Soeprapto, Potret Etika Buruk Wakil Rakyat

Senin, 21 September 2026 | 06:25

Suara Rakyat Jangan Dimubazirkan

Senin, 21 September 2026 | 06:05

Ketika Pakar Saking Pintarnya Jadi “Goblok”

Senin, 21 September 2026 | 05:44

Masa Depan Pelabuhan Indonesia antara Peluang dan Tantangan

Senin, 21 September 2026 | 05:13

Serangan Babi Hutan Persoalan Serius bagi Petani

Senin, 21 September 2026 | 05:00

Merapi Empat Kali Luncurkan Lava Pijar dalam 6 Jam

Senin, 21 September 2026 | 04:39

Pramono Lagi Menempatkan Jakarta dalam Peta Persaingan Kota Global

Senin, 21 September 2026 | 04:23

Membaca Berhadiah Koin

Senin, 21 September 2026 | 04:02

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1448 H Jatuh 8 Februari 2027

Senin, 21 September 2026 | 03:06

Selengkapnya