Berita

Politik

Hari Ini Lingkar 98 Serahkan Petisi dan Minta Jokowi Tandatangani Komitmen Tertulis

SELASA, 20 MEI 2014 | 01:16 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Joko Widodo bersama Jusuf Kalla sudah mendaftarkan diri mereka ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon presiden dan wakil presiden di ajang Pilpres 2014.

Kini, tugas mereka adalah menyatakan komitmen secara tertulis dalam beberapa isu strategis, apabila terpilih sebagai presiden dan wapres RI 2014-2019.

Kelompok aktivis reformasi yang tergabung dalam Lingkar 98 menegaskan, sosok Jokowi adalah figur yang dicintai dan diharapkan oleh masyarakat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia lima tahun ke depan.


Meskipun Jokowi tidak memiliki rekam jejak buruk sebagai pemimpin yang melakukan pelanggaran HAM dan berhasil menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah, tetapi sampai saat ini mantan Walikota Surakarta itu belum mengeluarkan komitmen secara tertulis atas agenda utama dari reformasi 98.

Tepat di peringatan 16 tahun momen reformasi terjungkalnya Soeharto (21 Mei 1998), Lingkar 98 sebagai eksponen yang melahirkan reformasi di negeri ini, merasa perlu mengeluarkan desakan kepada Jokowi untuk segera menandatangani komitmen. Pertama, untuk berani total mengurus negeri tanpa melakukan rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai bila terpilih sebagai presiden, dan mau menjadikan penegakan HAM sebagai program utamanya.

"Bangsa Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas, konsisten,  sederhana dan tidak memiliki rekam jejak yang buruk dalam memimpin negeri. Saya sebagai Koordinator Lingkar 98 meminta kepada Jokowi untuk berkomitmen bukan hanya secara lisan, tapi tertulis," kata Koordinator Lingkar 98, Bernard A.M Haloho, dalam pernyataan yang diterima redaksi, Selasa (20/5).

Maka itu, Lingkar 98 akan melakukan konferensi pers hari ini (Selasa, 20/5) di Gallery Cafe, Komplek Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya nomor 73, Jakarta.

"Agendanya, penyerahan Petisi Lingkar 98 kepada Joko Widodo. Jokowi harus bersedia tidak melakukan rangkap jabatan sebagai ketua dan atau pengurus partai politik dan komit menuntaskan pelanggaran HAM kasus penculikan aktivis yang hilang," terangnya. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Penjualan LCGC di Dealer Naik, Kiriman dari Pabrik Justru Turun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 14:09

Putin-Prabowo Dijadwalkan Bertemu di Rusia pada 3 September

Minggu, 30 Agustus 2026 | 14:07

AHWA Pemilih Ketum PBNU Harus Bebas Konflik

Minggu, 30 Agustus 2026 | 13:40

Gegara Polis Dibatalkan, MSIG Life Hadapi Gugatan Rp20 Miliar

Minggu, 30 Agustus 2026 | 13:31

Kapolri Dorong Eks Anggota JI Jadi Mitra Polri Jaga Keutuhan NKRI

Minggu, 30 Agustus 2026 | 13:04

Gus Hans Minta AHWA Pilih Ketum PBNU Tanpa Intervensi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 12:45

Indonesia Desak OKI Ambil Langkah Nyata Hadapi Kejahatan Israel

Minggu, 30 Agustus 2026 | 12:42

Sekolah Rakyat Jadi Cara Kemensos Jemput Bola Putus Mata Rantai Kemiskinan

Minggu, 30 Agustus 2026 | 12:17

Pasar Mobil Nasional Capai Setengah Juta Unit Pada Semester I 2026

Minggu, 30 Agustus 2026 | 11:46

Korut Rombak Jajaran Militer, Kim Song Gi Ditunjuk Jadi Menhan Baru

Minggu, 30 Agustus 2026 | 11:20

Selengkapnya