Berita

Politik

Hari Ini Lingkar 98 Serahkan Petisi dan Minta Jokowi Tandatangani Komitmen Tertulis

SELASA, 20 MEI 2014 | 01:16 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Joko Widodo bersama Jusuf Kalla sudah mendaftarkan diri mereka ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon presiden dan wakil presiden di ajang Pilpres 2014.

Kini, tugas mereka adalah menyatakan komitmen secara tertulis dalam beberapa isu strategis, apabila terpilih sebagai presiden dan wapres RI 2014-2019.

Kelompok aktivis reformasi yang tergabung dalam Lingkar 98 menegaskan, sosok Jokowi adalah figur yang dicintai dan diharapkan oleh masyarakat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia lima tahun ke depan.


Meskipun Jokowi tidak memiliki rekam jejak buruk sebagai pemimpin yang melakukan pelanggaran HAM dan berhasil menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah, tetapi sampai saat ini mantan Walikota Surakarta itu belum mengeluarkan komitmen secara tertulis atas agenda utama dari reformasi 98.

Tepat di peringatan 16 tahun momen reformasi terjungkalnya Soeharto (21 Mei 1998), Lingkar 98 sebagai eksponen yang melahirkan reformasi di negeri ini, merasa perlu mengeluarkan desakan kepada Jokowi untuk segera menandatangani komitmen. Pertama, untuk berani total mengurus negeri tanpa melakukan rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai bila terpilih sebagai presiden, dan mau menjadikan penegakan HAM sebagai program utamanya.

"Bangsa Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang memiliki integritas, konsisten,  sederhana dan tidak memiliki rekam jejak yang buruk dalam memimpin negeri. Saya sebagai Koordinator Lingkar 98 meminta kepada Jokowi untuk berkomitmen bukan hanya secara lisan, tapi tertulis," kata Koordinator Lingkar 98, Bernard A.M Haloho, dalam pernyataan yang diterima redaksi, Selasa (20/5).

Maka itu, Lingkar 98 akan melakukan konferensi pers hari ini (Selasa, 20/5) di Gallery Cafe, Komplek Taman Ismail Marzuki, Jalan Cikini Raya nomor 73, Jakarta.

"Agendanya, penyerahan Petisi Lingkar 98 kepada Joko Widodo. Jokowi harus bersedia tidak melakukan rangkap jabatan sebagai ketua dan atau pengurus partai politik dan komit menuntaskan pelanggaran HAM kasus penculikan aktivis yang hilang," terangnya. [ald]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya