Berita

Partai Demokrat Belum Final Jadi Oposisi atau Netral

SENIN, 19 MEI 2014 | 06:49 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat tadi malam (Minggu, 18/5) lebih dari setengah peserta menginginkan agar untuk sementara Partai Demokrat mengambil sikap netral.

Netral yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak memilih Joko Widodo yang dicalonkan PDIP dan Prabowo Subianto yang dicalonkan Gerindra. Netral merupakan opsi terakhir dari empat opsi yang harus dipilih peserta Rapimnas.

Informasi yang diperoleh dari lantai lobi Hotel Sultan, tempat Rapimnas Demokrat berlangsung, mengatakan bahwa sekitar 56 persen peserta Rapimnas memilih opsi ini.


Adapun opsi pertama adalah memilih Jokowi. Opsi ini diikuti penjelasan bahwa hingga tadi malam PDIP tidak mengajak dan tidak menginginkan bekerjasama dengan Partai Demokrat.

Sementara opsi kedua adalah memilih Prabowo Subianto. Keterangan untuk opsi ini adalah Gerindra mengajak dan meminta berkoalisi dengan Partai Demokrat.

Adapun opsi ketiga adalah memilih poros baru dan mengajukan capres sendiri. Dalam opsi ini dijelaskan posisi Partai Demokrat yang belum sepakat untuk membangun koalisi dan mencalonkan capres-cawapres sendiri.

Informasi lain yang diperoleh menyebutkan bahwa dinamika politik belum berakhir, dan kemungkinan besar akan semakin tinggi menjelang detik-detik terakhir pendaftaran capres hari Selasa besok (20/5).

Bagaimanapun juga dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat hal ihwal yang berkaitan dengan pemilihan calon presiden adalah domain kewenangan Ketua Majelis Tinggi yang juga Ketua Umum partai itu.

Angket yang digelar tadi malam hanya untuk menjaring aspirasi peserta Rapimnas dan tidak bersifat mengikat. Ia hanya menjadi bagian dari yang dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono.

Kalau pun ada yang sudah bisa dipastikan adalah keputusan Demokrat untuk tidak mendukung koalisi yang dipimpin PDIP, terlepas apakah PDIP mencalonkan Jokowi atau tidak.

Sementara dua opsi lain masih terbuka. Yakni mendukung koalisi yang dipimpin Gerindra, atau membangun koalisi sendiri, baik dengan Parta Golkar, maupun dengan partai lain selagi itu memenuhi syarat dukungan minimal. [guh]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya