Berita

Partai Demokrat Belum Final Jadi Oposisi atau Netral

SENIN, 19 MEI 2014 | 06:49 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat tadi malam (Minggu, 18/5) lebih dari setengah peserta menginginkan agar untuk sementara Partai Demokrat mengambil sikap netral.

Netral yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak memilih Joko Widodo yang dicalonkan PDIP dan Prabowo Subianto yang dicalonkan Gerindra. Netral merupakan opsi terakhir dari empat opsi yang harus dipilih peserta Rapimnas.

Informasi yang diperoleh dari lantai lobi Hotel Sultan, tempat Rapimnas Demokrat berlangsung, mengatakan bahwa sekitar 56 persen peserta Rapimnas memilih opsi ini.


Adapun opsi pertama adalah memilih Jokowi. Opsi ini diikuti penjelasan bahwa hingga tadi malam PDIP tidak mengajak dan tidak menginginkan bekerjasama dengan Partai Demokrat.

Sementara opsi kedua adalah memilih Prabowo Subianto. Keterangan untuk opsi ini adalah Gerindra mengajak dan meminta berkoalisi dengan Partai Demokrat.

Adapun opsi ketiga adalah memilih poros baru dan mengajukan capres sendiri. Dalam opsi ini dijelaskan posisi Partai Demokrat yang belum sepakat untuk membangun koalisi dan mencalonkan capres-cawapres sendiri.

Informasi lain yang diperoleh menyebutkan bahwa dinamika politik belum berakhir, dan kemungkinan besar akan semakin tinggi menjelang detik-detik terakhir pendaftaran capres hari Selasa besok (20/5).

Bagaimanapun juga dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat hal ihwal yang berkaitan dengan pemilihan calon presiden adalah domain kewenangan Ketua Majelis Tinggi yang juga Ketua Umum partai itu.

Angket yang digelar tadi malam hanya untuk menjaring aspirasi peserta Rapimnas dan tidak bersifat mengikat. Ia hanya menjadi bagian dari yang dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono.

Kalau pun ada yang sudah bisa dipastikan adalah keputusan Demokrat untuk tidak mendukung koalisi yang dipimpin PDIP, terlepas apakah PDIP mencalonkan Jokowi atau tidak.

Sementara dua opsi lain masih terbuka. Yakni mendukung koalisi yang dipimpin Gerindra, atau membangun koalisi sendiri, baik dengan Parta Golkar, maupun dengan partai lain selagi itu memenuhi syarat dukungan minimal. [guh]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya