Berita

Partai Demokrat Belum Final Jadi Oposisi atau Netral

SENIN, 19 MEI 2014 | 06:49 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat tadi malam (Minggu, 18/5) lebih dari setengah peserta menginginkan agar untuk sementara Partai Demokrat mengambil sikap netral.

Netral yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak memilih Joko Widodo yang dicalonkan PDIP dan Prabowo Subianto yang dicalonkan Gerindra. Netral merupakan opsi terakhir dari empat opsi yang harus dipilih peserta Rapimnas.

Informasi yang diperoleh dari lantai lobi Hotel Sultan, tempat Rapimnas Demokrat berlangsung, mengatakan bahwa sekitar 56 persen peserta Rapimnas memilih opsi ini.


Adapun opsi pertama adalah memilih Jokowi. Opsi ini diikuti penjelasan bahwa hingga tadi malam PDIP tidak mengajak dan tidak menginginkan bekerjasama dengan Partai Demokrat.

Sementara opsi kedua adalah memilih Prabowo Subianto. Keterangan untuk opsi ini adalah Gerindra mengajak dan meminta berkoalisi dengan Partai Demokrat.

Adapun opsi ketiga adalah memilih poros baru dan mengajukan capres sendiri. Dalam opsi ini dijelaskan posisi Partai Demokrat yang belum sepakat untuk membangun koalisi dan mencalonkan capres-cawapres sendiri.

Informasi lain yang diperoleh menyebutkan bahwa dinamika politik belum berakhir, dan kemungkinan besar akan semakin tinggi menjelang detik-detik terakhir pendaftaran capres hari Selasa besok (20/5).

Bagaimanapun juga dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat hal ihwal yang berkaitan dengan pemilihan calon presiden adalah domain kewenangan Ketua Majelis Tinggi yang juga Ketua Umum partai itu.

Angket yang digelar tadi malam hanya untuk menjaring aspirasi peserta Rapimnas dan tidak bersifat mengikat. Ia hanya menjadi bagian dari yang dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono.

Kalau pun ada yang sudah bisa dipastikan adalah keputusan Demokrat untuk tidak mendukung koalisi yang dipimpin PDIP, terlepas apakah PDIP mencalonkan Jokowi atau tidak.

Sementara dua opsi lain masih terbuka. Yakni mendukung koalisi yang dipimpin Gerindra, atau membangun koalisi sendiri, baik dengan Parta Golkar, maupun dengan partai lain selagi itu memenuhi syarat dukungan minimal. [guh]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya