Berita

Partai Demokrat Belum Final Jadi Oposisi atau Netral

SENIN, 19 MEI 2014 | 06:49 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat tadi malam (Minggu, 18/5) lebih dari setengah peserta menginginkan agar untuk sementara Partai Demokrat mengambil sikap netral.

Netral yang dimaksud dalam hal ini adalah tidak memilih Joko Widodo yang dicalonkan PDIP dan Prabowo Subianto yang dicalonkan Gerindra. Netral merupakan opsi terakhir dari empat opsi yang harus dipilih peserta Rapimnas.

Informasi yang diperoleh dari lantai lobi Hotel Sultan, tempat Rapimnas Demokrat berlangsung, mengatakan bahwa sekitar 56 persen peserta Rapimnas memilih opsi ini.

Adapun opsi pertama adalah memilih Jokowi. Opsi ini diikuti penjelasan bahwa hingga tadi malam PDIP tidak mengajak dan tidak menginginkan bekerjasama dengan Partai Demokrat.

Sementara opsi kedua adalah memilih Prabowo Subianto. Keterangan untuk opsi ini adalah Gerindra mengajak dan meminta berkoalisi dengan Partai Demokrat.

Adapun opsi ketiga adalah memilih poros baru dan mengajukan capres sendiri. Dalam opsi ini dijelaskan posisi Partai Demokrat yang belum sepakat untuk membangun koalisi dan mencalonkan capres-cawapres sendiri.

Informasi lain yang diperoleh menyebutkan bahwa dinamika politik belum berakhir, dan kemungkinan besar akan semakin tinggi menjelang detik-detik terakhir pendaftaran capres hari Selasa besok (20/5).

Bagaimanapun juga dalam Anggaran Dasar Partai Demokrat hal ihwal yang berkaitan dengan pemilihan calon presiden adalah domain kewenangan Ketua Majelis Tinggi yang juga Ketua Umum partai itu.

Angket yang digelar tadi malam hanya untuk menjaring aspirasi peserta Rapimnas dan tidak bersifat mengikat. Ia hanya menjadi bagian dari yang dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono.

Kalau pun ada yang sudah bisa dipastikan adalah keputusan Demokrat untuk tidak mendukung koalisi yang dipimpin PDIP, terlepas apakah PDIP mencalonkan Jokowi atau tidak.

Sementara dua opsi lain masih terbuka. Yakni mendukung koalisi yang dipimpin Gerindra, atau membangun koalisi sendiri, baik dengan Parta Golkar, maupun dengan partai lain selagi itu memenuhi syarat dukungan minimal. [guh]

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya