Berita

Hukum

Ahli Sebut Dakwaan Gatot Tidak Tepat

RABU, 14 MEI 2014 | 20:59 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Langkah jaksa mendakwa Gatot Supiartono dengan Pasal 340 tidak tepat. Sebab, pasal tersebut berkaitan dengan pembunuhan yang sudah direncanakan.

Begitu terungkap dalam persidangan kasus dugaan penganiayaan berujung penganiayaan yang mengakibatkan kematianterhadap Holly Angela Hayu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Rabu, 15/5). Adalah Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti, Dr (jur) Arbijoto, yang mengungkap hal itu saat dihadirkan menjadi saksi ahli.

Awalnya Ketua Majelis Hakim Badrun Zaini menanyakan pengertian dari Pasal 340 kepada Arbijoto. Menurut Arbijoto, Pasal 340 berkaitan dengan pembunuhan yang sudah direncanakan. Namun saat Majelis bertanya jika seseorang dipukul bagian kepalanya, Artbijoto tidak serta merta mengatakan itu pembunuhan.


Menurut dia, jika seseorang setelah dipukul tidak langsung meninggal, masih kejang-kejang, itu dikenakan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian berdasarkan pasal 353 ayat 3. Sementara kalau langsung mati, baru dikenakan Pasal 340.

Penjelasan Arbijoto memancing tim kuasa hukum Gatot untuk bertanya, apabila seseorang menyuruh merampok, dan disiapkan sarana dan prasarananya, tapi kemudian berubah jadi pembunuhan, bagaimana?

"Jadi yang menyuruh itu ditanggungjawabkan apa yang disuruhnya saja," jawabnya.

Ahli juga menambahkan bahwa saksi mahkota yang juga menjadi terdakwa, saudara Surya dan kawan-kawan, hanya bisa menjelaskan atau bersaksi untuk dirinya, bukan untuk orang lain.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya