Berita

mahathir mohamad/net

Politik

Mahathir: Orang yang Tidak Terima Kekalahan Menghilangkan Makna Demokrasi

RABU, 14 MEI 2014 | 16:40 WIB | LAPORAN: SHOFFA A FAJRIYAH

Meski saat ini begitu populer, sistem pemerintahan demokrasi ternyata tidak sehebat apa yang dibayangkan.

Dikatakan mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad, bila suatu negara memiliki terlalu banyak partai politik maka rakyat akan menjadi terpecah-belah. Sehingga, tidak ada satupun partai yang dapat mendirikan pemerintahan kuat.

Mahathir menyatakan itu dalam konferensi pers usai penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa (HC) di Auditorium FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, beberapa saat lalu (Rabu, 14/5).


Karena itu, kata Mahathir yang pernah 22 tahun menjabat PM, jumlah partai politik tidak boleh terlalu banyak. Dan, sebuah partai dapat dikatakan menang pemilu dan boleh mendirikan pemerintahan jika memperoleh suara 50 +1.

Sebaliknya bagi yang kalah, mereka harus menerima kekalahan dan menunggu pemilu yang akan datang untuk kembali bertarung.

Sayangnya, penerapan sistem demokrasi membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak mau menerima kekalahan.

"Kalau kalah, mereka menuduh bahwa ada kecurangan, ada penipuan, dan sebagainya. Mereka menggunakan kebebasan demokrasi untuk menjatuhkan lawan. Dengan itu, demokrasi sudah hilang maknanya," ujarnya.

"Jadi, sekarang ini, yang kalah akan membuat unjuk rasa besar-besaran. Ini berarti kita tidak begitu paham mengenai sistem demokrasi. Kalau kalah, kita harus terima kalah," tegasnya. [ald]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya