Berita

johan budi sp/net

Hukum

Bos Perusahaan Penyuap Bupati Bogor Dilarang ke Luar Negeri

JUMAT, 09 MEI 2014 | 15:14 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap Komisaris Utama PT Bukit Jonggol Asri (BJA), Kwee Cahyadi Kumala dan Komisaris PT BJA Haryadi Kumala.

Jurubicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo menyatakan pencegahan dilakukan bertalian dengan penyidikan kasus dugaan suap terhadap Bupati Bogor Rachmat Yasin.

"Perlu diinformasikan, terkait dengan penyidikan dugaan TPK terkait perijinan pemanfaatan lahan tanah tahun 2014, KPK telah mengirimkan permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri kepada Dirjen Imigrasi atas nama Haryadi Kumala dan Cahyadi Kumala Kwee dari swasta," kata Johan melalui pesan singkatnya, Jumat (9/5).


Pencegahan, Johan bilang, dilakukan terhitung kemarin (Kamis, 8/5) hingga enam bulan ke depan.

Informasi yang dihimpun, PT Bukit Jonggol Asri merupakan perusahaan pengembang. Sekitar 35 persen saham perusahaan itu dimiliki keluarga Bakrie lewat PT Bakrieland Development. Pada Juli 2011, PT Bukit Jonggol Asri diketahui mengumungkan dimulainya proyek Sentul Nirwana yang akan memaksimalkan lahan seluas 12.000 Hektare di Kabupaten Bogor.

Sentul Nirwana merupakan proyek pembangunan kota mandiri terbesar di Indonesia dengan pembangunan tahap I seluas 600 hektar, kawasan Sentul Nirwana ditargetkan akan menjadi kawasan mega residensial terpadu paling fenomenal yang menggabungkan gaya hidup sehat dan teratur di lokasi indah dan sejuk dengan berbagai fasilitas wisata spektakuler berkelas dunia.

Di tempat ini nantinya akan dibangun theme park, hotel dan resort, lapangan golf, pusat perdagangan dan perkantoran, sekolah-sekolah dan universitas bertaraf internasional, serta cluster - cluster perumahan dengan fasilitas dan infrastruktur terbaik.

Untuk memuluskan proyek tersebut, PT BJA mengajukan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk mengkonversi lahan hutan lindung seluas 2.754 hektar yang berada di antara kawasan Bogor dan Cianjur.[wid]


Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya