Berita

net

Hukum

Dailami Firdaus: Pelaku Kekerasan Seksual Wajib Dihukum Mati

RABU, 07 MEI 2014 | 16:58 WIB | LAPORAN:

Untuk menciptakan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak, pelakunya harus diganjar hukuman mati.

"Biar ada efek jera, pelaku harus dihukum mati," desak Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) yang baru terpilih dari Dapil DKI Jakarta, Dailami Firdaus, dalam pernyataan kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu, Rabu (7/5).

Dailami berjanji akan memperjuangkan pelaku dihukum seberat-beratnya menggunakan kewenangannya di parlemen. Wakil Rektor II Universitas Islam As-Syafi’iyah, Jakarta ini mengaku terkejut dan prihatin yang mendalam atas data Polri bahwa sampai bulan ini saja ada 98 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Dan, dia semakin bersemangat untuk memperjuangkan hukuman mati tersebut.


"Biar kejahatan seksual terhadap anak-anak tidak terjadi lagi," ujarnya.

Dia melihat, maraknya kasus pelecehan tersebut mengindikasikan bahwa bangsa Indonesia menghadapi degradasi moral atau darurat moral.

Dailami mencontohkan bagaimana rusaknya moral pejabat dan elite politik yang terlibat kasus korupsi. Ternyata, kerusakan moral sudah merasuk ke dunia pendidikan. Kasus JIS, kasus Sodomi Emon di Sukabumi, atau sesama guru saling membunuh di depan muridnya.

"Jadi tidak hanya pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak, pelaku atau koruptor dan bandar narkoba pun harus dihukum mati," terangnya.

Menurut dia, semua kasus itu sangat memalukan. Untuk menghindari hal itu tidak terjadi dan sekaligus mengembalikan moral bangsa yang rusak, kata dia, kuncinya ada di penguatan agama.

"Karena itu saya ingin agar kita kembali ke agama. Agama jadikan pedoman dan pegangan. Moral harus dikedepankan. Saya meminta masyarakat terlibat aktif mengawasi dan mendidik anak dan keluarga agar kita bisa bersama-sama  mencegah kejahatan seksual di lingkungan masing-masing," ujar Dailami. [ald]

Populer

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Langkah Polri Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Kejagung Tuai Apresiasi

Kamis, 09 Juli 2026 | 03:59

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

UPDATE

Kekuasaan Otoriter Hanya Melahirkan Kekacauan dan Masa Depan Gelap

Minggu, 19 Juli 2026 | 12:10

Mafia BBM Pantura Harus Disikat Habis Demi Selamatkan Hak Nelayan

Minggu, 19 Juli 2026 | 12:05

Kementan Jangan Sampai Kecolongan El Nino Gagalkan Target Swasembada Pangan

Minggu, 19 Juli 2026 | 12:02

Kepala Daerah Tergoda Korupsi Demi Balik Modal Ongkos Pilkada Selangit

Minggu, 19 Juli 2026 | 11:55

Budaya Olah dan Pilah Sampah Harus Dimulai sejak Usia Dini

Minggu, 19 Juli 2026 | 11:55

MUI Ungkap Jejak Seabad Solidaritas Bangsa Indonesia untuk Palestina

Minggu, 19 Juli 2026 | 11:45

Indonesia Tangkap dan Deportasi Aktivis Palestina ke Siprus

Minggu, 19 Juli 2026 | 11:01

AS Serang Iran usai Dua Tentaranya Tewas di Yordania

Minggu, 19 Juli 2026 | 10:40

Israel Larang Azan Subuh di Masjid Bethlehem Tepi Barat

Minggu, 19 Juli 2026 | 09:47

Serangan Iran Rusak Fasilitas Migas Kuwait, Bandara Sempat Ditutup

Minggu, 19 Juli 2026 | 09:13

Selengkapnya