Kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi tahun ini masih sama dengan tahun lalu sebesar 48 juta kiloliter (KL). Nah, untuk meminimalisasi penyalahgunaan BBM, Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bekerja sama dengan TNI, BIN, Polri, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Kejaksaan Agung dan Ditjen Bea Cukai membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Konstribusi BBM (Tim KP4-BBM).
“BPH Migas bersama dengan Tim Satgas Pengawasan BBM secara intensif akan terus bekerja keras melakukan pengawasan untuk menekan praktik tindak penyalahgunaan BBM di seluruh wilayah Indonesia. Ini juga dimaksudkan untuk menekan kuota supaya aman,†cetus Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng di Jakarta, kemarin.
Sommeng mengaku tidak mudah melakukan pengawasan agar kuota BBM subsidi tidak jebol. Banyak kendala yang harus dihadapi, terutama disparitas harga BBM subsidi dan non subsidi, kemudian kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi.
Menurut dia, penambahan SDM sangat diperlukan. Dengan wilayah Indonesia yang sangat luas dan banyaknya volume BBM yang disalurkan. Apalagi cakupan wilayahnya dari Sabang sampai Merauke, kemudian juga jumlah BBM yang diawasinya puluhan juta kiloliter.
Hal senada diungkapkan Ketua Tim KP4-BBM Mayjen (Purn) Karseno. Menurut dia, sepanjang 2013 telah ditemukan 947 kasus penyalahgunaan BBM. Jumlah itu lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yakni 609 kasus. Dari 947 kasus penyalahgunaan BBM, barang bukti yang berhasil diamankan mencapai 7.235.093 liter, dengan estimasi nilai barang bukti mencapai Rp 68,733 miliar.
“Tahun ini Tim KP4-BBM akan lebih intensif lagi melakukan operasi agar kuota BBM subsidi yang notabene untuk masyarakat tidak mampu dapat terdistribusi lebih tepat sasaran, tepat volume dan waktu sesuai peruntukkan. Kuota harus dikawal betul agar tidak jebol,†ujar Karseno.
Dia membeberkan beberapa modus operasi penyalahgunaan BBM subsidi yang sering dilakukan, antara lain penyimpangan alokasi atau peruntukkan BBM bersubsidi, yaitu alokasi BBM yang seharusnya untuk SPBU tetapi dialihkan kepada industri.
Kemudian, pengangkutan, penyimpanan dan niaga tanpa disertai izin usaha, yaitu penyimpangan yang terjadi antara pemilik SPBU dan pelaku industri.
Penyimpangan distribusi BBM, biasanya dilakukan para sopir truk tangki pengangkut BBM dalam perjalanan. Sebagian BBM dijual kepada pengencer BBM.
Karseno mengatakan, pembelian BBM bersubsidi dari SPBU untuk industri, di mana BBM bersubsudi di SPBU dibeli untuk dijual kembali ke lokasi industri. ***
