Berita

ilustrasi

Bisnis

Kenaikan TDL Picu Produk Baja Impor

Ganggu Industri Lokal
SELASA, 06 MEI 2014 | 09:28 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) akan berdampak pada industri baja nasional. Kondisi itu diperparah dengan serbuan impor baja mengandung boron yang masuk tanpa bea masuk.

Dirjen Basis Industri Manufaktur Kemenperin Harjanto mengatakan, kenaikan tarif setrum sangat mengganggu industri baja nasional. Pasalnya, industri ini menggunakan pasokan listrik yang besar.

“Konsumsi listriknya sekitar 20 sampai 30 persen. Jadi bisa dibayangkan, komposisi energi besar dan adanya kenaikan listrik yang mencapai 64,7 persen tentu mempengaruhi industri ini,” ujar Harjanto saat diskusi soal industri baja di Gedung Kemenperin, Jakarta, kemarin.


Menurut dia, dengan adanya kenaikan TDL akan berdampak pada banyaknya produk baja impor yang lebih murah. Soalnya, pelaku industri baja nasional akan menaikkan harga untuk mengantisipasi kenaikan listrik ini.

Padahal, saat ini impor baja sudah sangat tinggi. Kebutuhan baja dalam negeri mencapai 12 juta ton, sedangkan produksi baja dalam negeri baru mencapai 6 juta ton. Sisanya masih dipenuhi oleh impor.

“Meski produksi dalam negeri baru 6 juta ton, tapi bahan bakunya hampir 60 persen impor,” tegas Harjanto.

Untuk itu, pihaknya akan mengatur impor baja boron. Hal ini dilakukan untuk melindungi industri baja nasional.

Untuk diketahui, baja boron adalah baja paduan yang biasanya digunakan dalam proyek infrastruktur. Saat ini, impor baja boron bebas bea masuk (BM).

Boron Lebih Murah

Komite Standarisasi Dan Sertifikasi Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA) Basso Datu Makahanap mengatakan, pemerintah harus mengendalikan impor baja boron karena kehadirannya membuat pasar baja nasional jatuh.

Menurut Basso, banjir baja boron membuat industri baja lokal kesulitan menentukan harga jual. Sebab, harga baja boron lebih murah dibanding baja lokal. Pemerintah perlu mencontoh Malaysia dan Thailand yang telah menerapkan pembatasan impor baja boron. Pengendalian impor baja boron dapat menggenjot pendapatan dari bea masuk.

Pada 2012, dia menuturkan, sekitar 1 juta ton baja boron impor masuk Indonesia. Menurutnya, praktik manipulasi impor harus segera diatasi.

Basso mengatakan, solusi permanen diperlukan untuk menyelesaikan masalah serbuan baja boron impor ini. Upaya pengajuan safeguard sesuai prosedur formal organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO) seperti yang jamak digunakan untuk melindungi produk lokal merupakan solusi permanen.  ***

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya