Berita

ilustrasi

Bisnis

Kenaikan TDL Picu Produk Baja Impor

Ganggu Industri Lokal
SELASA, 06 MEI 2014 | 09:28 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) akan berdampak pada industri baja nasional. Kondisi itu diperparah dengan serbuan impor baja mengandung boron yang masuk tanpa bea masuk.

Dirjen Basis Industri Manufaktur Kemenperin Harjanto mengatakan, kenaikan tarif setrum sangat mengganggu industri baja nasional. Pasalnya, industri ini menggunakan pasokan listrik yang besar.

“Konsumsi listriknya sekitar 20 sampai 30 persen. Jadi bisa dibayangkan, komposisi energi besar dan adanya kenaikan listrik yang mencapai 64,7 persen tentu mempengaruhi industri ini,” ujar Harjanto saat diskusi soal industri baja di Gedung Kemenperin, Jakarta, kemarin.


Menurut dia, dengan adanya kenaikan TDL akan berdampak pada banyaknya produk baja impor yang lebih murah. Soalnya, pelaku industri baja nasional akan menaikkan harga untuk mengantisipasi kenaikan listrik ini.

Padahal, saat ini impor baja sudah sangat tinggi. Kebutuhan baja dalam negeri mencapai 12 juta ton, sedangkan produksi baja dalam negeri baru mencapai 6 juta ton. Sisanya masih dipenuhi oleh impor.

“Meski produksi dalam negeri baru 6 juta ton, tapi bahan bakunya hampir 60 persen impor,” tegas Harjanto.

Untuk itu, pihaknya akan mengatur impor baja boron. Hal ini dilakukan untuk melindungi industri baja nasional.

Untuk diketahui, baja boron adalah baja paduan yang biasanya digunakan dalam proyek infrastruktur. Saat ini, impor baja boron bebas bea masuk (BM).

Boron Lebih Murah

Komite Standarisasi Dan Sertifikasi Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (IISIA) Basso Datu Makahanap mengatakan, pemerintah harus mengendalikan impor baja boron karena kehadirannya membuat pasar baja nasional jatuh.

Menurut Basso, banjir baja boron membuat industri baja lokal kesulitan menentukan harga jual. Sebab, harga baja boron lebih murah dibanding baja lokal. Pemerintah perlu mencontoh Malaysia dan Thailand yang telah menerapkan pembatasan impor baja boron. Pengendalian impor baja boron dapat menggenjot pendapatan dari bea masuk.

Pada 2012, dia menuturkan, sekitar 1 juta ton baja boron impor masuk Indonesia. Menurutnya, praktik manipulasi impor harus segera diatasi.

Basso mengatakan, solusi permanen diperlukan untuk menyelesaikan masalah serbuan baja boron impor ini. Upaya pengajuan safeguard sesuai prosedur formal organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO) seperti yang jamak digunakan untuk melindungi produk lokal merupakan solusi permanen.  ***

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya