. Kesepakatan PDI Perjuangan dan Partai Nasdem beberapa hari yang lalu untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas dugaan kecurangan pemilu legislatif nasional dan adanya laporan pidana Partai Nasdem Jawa Barat terhadap KPU Jawa Barat Rabu (30/4) atas ketidakbecusan KPU Jabar mencegah kecurangan sistematis Pemilu legislatif di Jabar, ditanggapi positif sekaligus prihatin oleh politisi muda PDI Perjuangan Fahmi Habcy.
"Pileg 2014 ini pileg yang paling memalukan dan menjijikkan dalam sejarah pemilu pasca reformasi. Publik terbelalalak matanya atas apa yang disampaikan Ahmad Yani dan artis Anwar Fuadi di sebuah acara dialog TV nasional, betapa kecurangan dan transaksi politik oleh para caleg dengan oknum penyelenggara pemilu daerah Sumsel , bagaikan transaksi rumah bordil antara 'bromocorah politik denganpelacur demokrasi," kata Fahmu kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 2/5).
Menurut Fahmi, wajar saja PDI Perjuangan menggugat ke MK, karena sikap politik Megawati tidak berubah sebagaimana pidato Megawati Soekarnoputri dalam Deklarasi Pemilu Damai 2009 di Bidakara yang masih relevan dengan pemilu 2014 ini. Pada kesempatan 5 tahun lalu itu Megawati mengungkapkan rekayasa apapun yang dilakukan siapapun adalah perbuatan kriminal politik yang mencederai hak rakyat.
Masih kata Fahmi, Megawati juga mengatakan, tidak boleh ada politik uang, tidak boleh ada praktik penyuapan. Sebab suksesnya pemilu tidak ditentukan siapa yang menang ataupun siapa yang kalah tetapi apakah pemilu diselengarakan dengan fair oleh insitusi penyelenggara yang netral dan tidak diintervensi
"Jangankan di Sumsel, di kota Depok yang dekat dengan Jakarta saja bertaburan kecurangan Pemilu antar caleg dan partai. Info yang saya terima dari panwas kota Depok sekarang "meledak di Tapos, Sukmajaya, Pancoran Mas, Cilangkap, Bojongsari, Cipayung. Depok merupakan kotak pandora kecurangan pemilu nasional dan jual beli suara sistematis. Jika memang Hadar Gumay Cs serta Bawaslu serius melakukan investigasi kecurangan pileg ini maka wacana penundaan pelaksanaan Pilpres 2014 yang sekarang merebak tidak perlu ada. Gimana mau pilpres lha wong pileg aja kedodoran," ujar salah satu deklarator jaringan pemantau Pemilu UNFREL 1999 ini.
Fahmi, lanjutnya, menyarankan sebagai wujud nyata reformasi di tubuh Polri agar Kapolri dan Kapolda Metro Jaya memberikan apresiasi positif dan antensi khusus kepada Kapolres Depok yang baru dilantik serta jajaran Intelkamnya karena telah melakukan langkah cepat melakukan penyidikan tindak pidana Pemilu di Depok yang massiv dan tersistematis yang melibatkan caleg dan pengurus partai serta oknum PPK dan PPS, walau belum terlihat tanda-tanda progress positif sebagaimana telah berhasil ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian lainnya di Kepolisian Daerah Jawa Barat.
"Saya berani yakin 1000 persen tidak ada satupun anggota DPR RI terpilih dari Depok berani melakukan sumpah diatas kitab suci Injil atau Qur’an di depan jutaan pemirsa TV sebagaimana dilakukan Anwar Fuadi pada acara dialog TV tiga hari lalu. Jika ada yang berani lakukan itu berarti KPK dan Kejaksaan tidak perlu lagi mengawasi anggota dewan dalam tindak pidana korupsi di periode mendatang," demikian Fahmi.
[ysa]
