Sambut Hari Buruh Sedunia, Partai Rakyat Demokratik (PRD) menilai bahwa pemerintah belum juga melakukan perubahan dan masih bertindak sebagai pelayan kepentingan asing.
Demikian dikatakan Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/5).
Menurutnya, ada dua kebijakan neoliberal yang berdampak langsung terhadap kehidupan kaum buruh, yakni pasar tenaga kerja yang lentur atau fleksibel dan semakin terbatasnya lapangan kerja produktif sebagai konsekuensi penerapan ekonomi finansial yang bertumpu pada konsumsi.
Kedua hal tersebut, ujar Agus, bermuara pada kebijakan tenaga kerja murah. Semakin murah tenaga kerja, maka semakin besar nilai lebih yang diambil dari kerja buruh, sehingga semakin besarlah keuntungan mereka.
"Pemerintah menjalankan semua ini demi iklim yang kondusif bagi investasi asing. Dengan memposisikan dirinya sebagai pencipta iklim yang kondusif bagi investasi, pemerintah terang-terangan telah menempatkan dirinya sebagai pelayan kepentingan modal asing," tegas Agus.
Dia menjelaskan dengan pasar tenaga kerja lentur yang terwujud dalam sistem kerja kontrak dan outsourcing menyebabkan kaum buruh berhadapan dengan ketidakpastian kerja (rawan PHK), menurunnya posisi tawar buruh, upah riil, kewajiban perlindungan sosial yang diganti asuransi sosial, serta pelemahan serikat buruh.
Di sisi lain, politik upah murah tersebut ujar dia lagi, tentunya merugikan kaum buruh. Dampaknya menekan kesejahteraan kaum buruh dan menyebabkan mereka sulit memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia.
Di bagian lain, dampak dari neoliberal itu tidak hanya merugikan kaum buruh di lingkungan kerja saja, tetapi juga di lapangan kehidupan sosial yang lebih luas.
"Akibat privatisasi layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, kaum buruh makin sulit memenuhi kebutuhan dasarnya," demikian Agus.
[mel]
