Berita

Membongkar Ilusi Kaum Aktivis kepada Capres Tertentu

RABU, 30 APRIL 2014 | 17:40 WIB | OLEH: HARIS RUSLY MOTI

ADA satu gejala yang unik, namun anomali pada Pemilu 2014. Yaitu gejala meluasnya ilusi kaum aktivis atau mantan aktivis kepada capres tertentu.

Ilusi adalah kesadaran palsu yang tak sepatutnya menguasai isi kepala kaum aktivis yang terdidik, mempunyai akses yang luas terhadap sumber-sumber utama informasi, juga menjadi elemen minoritas yang selalu terdepan mengoreksi keadaan sosial politik negara.

Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa anomali politik itu justru melanda kaum aktivis? Bukankah dulu kaum aktivis & kaum intelektual, khususnya aktivis mahasiswa 98, bekerja keras membongkar ilusi atau kesadaran palsu rakyat kepada elite politik, ilusi kepada Megawati, Amien Rais, dan lain-lain.


Kini, justru rakyat yang mulai sadar atas topeng yang selama ini digunakan oleh elite politik, baik topeng agama, topeng nasionalisme maupun topeng kesederhanaan yang dipakai elite. Rakyat tak lagi terilusi kepada elite politik, walaupun jadi pragmatis, yaitu dengan menipu & menjual aspirasinya, karena tak ada kekuatan yang memimpin.

Sementara kesadaran kaum aktivis justru jatuh hingga ke titik terendah, bahkan bukan semata terilusi tapi fanatik buta, menjadi fundamentalis Jokowi atau capres lainnya.

Aku sebut fundamentalis, lantaran sebagian besar mereka itu mengidap fanatisme buta kepada sosok tertentu, tanpa dibayar. Mereka bertengkar satu dengan yang lain hingga sangat emosional, seperti kondisi kesadaran rakyat pada tahun 1950-an yang menganut politik aliran atau ideologi tertentu.

Para aktivis tersebut kesurupan bagaikan orang orang yang tersesat ikut aliran sesat, yang baru selesai dicuci otak oleh pimpinan aliran sesat.

Para aktivis tersebut nyaris tak ada lagi sikap kritis terhadap keadaan bangsa & negara yang kacau & terjajah, pemilu yang amburadul & money politic, bahkan tak ada lagi sikap kritis terhadap drakula pertarungan modal di balik sosok-sosok capres yang muncul. [***]

Haris Rusly Moti
Koordinator Petisi 28

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya