. Permintaan kepada Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto, untuk tidak maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014 kembali disuarakan.
Permintaan dan dorongan kali ini akan disampaikan secara terbuka Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (Pena'98) di LBH Jakarta, siang ini (Rabu, 30/4). Tidak kurang dari perwakilan 12 provinsi Pena 98 yang akan menggelar jumpa pers di Jakarta untuk menolak pencapresan Prabowo.
Dalam keterangan kepada redaksi, pernyataan sikap ini akan ditindaklanjuti dengan sosialisasi masif di seluruh provinsi, serta gerakan nasional pembentukan Posko Perjuangan Rakyat (Popera) di seluruh Indonesia.
Pada Selasa kemarin (29/4), sekelompok aktivis dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Kebhinnekaan untuk Pemilu Berkualitas (GKBP) juga menolak pencapresan Prabowo Subianto. Selain menolak, mereka juga akan mengajak masyarakat Indonesia untuk tidak memilih Ketua Dewan Pembina Gerindra tersebut.
Ada beberapa elemen yang tergabung dalam GKBP ini. Diantaranya Jaringan Masyarakat Sipil untuk Perdamaian (JMSP) Aceh, Aliansi Dame Timor NTT, Our Indonesia Yogyakarta, Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), LBH Jakarta, The Indonesian Legal Resources Center (ILRC), Abdurrahman Wahid Center Universitas Indonesia, Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Komnas Perempuan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), AMAN Indonesia, Human Rights Working Group (HRWG) dan lain-lain.
Penolakan ini, salah satunya didasari atas pokok-pokok perjuangan Partai Gerindra di bidang agama dan bidang HAM yang tertuang dalam Manifesto Gerindra. Mereka menilai Manisfesto ini bertentangan dengan UUD 1945 dan sistem demokrasi Indonesia.
Di bidang agama, untuk meraih simpati kelompok radikal, Gerindra dinilai mau menjurus pemaksaan terhadap tafsir agama yang tunggal. Dan persoalan ini, di Indonesia, selama ini, juga dinilai sebagai pintu masuk untuk menyesatkan orang dan bahkan melakukan aksi kekerasan atas nama agama.
Sementara dalam bidang HAM, Manifesto Gerindra dinilai oleh aktivis HAM sebagai pokok-pokok pikiran yang salah dan keliru. Mereka menilai Gerindra mengabaikan persoalan HAM di Indonesia.
[ysa]
