Berita

foto:net

Bisnis

Program Raskin Dihapus Bukan Solusi!

SENIN, 28 APRIL 2014 | 20:04 WIB | LAPORAN:

Pemerintah diminta berpikir ulang untuk menghapus program subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah alias Raskin. Menyusul temuan indikasi ketidakberesan dalam pelaksanaan program raskin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya tidak sependapat jika Raskin dihapus. Kalau program Raskin dihapus, maka akan menghapus juga program-program pemerintah yang lain," kata pengamat pangan Prof. Mohammad Husein Sawit kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/4).

Menurutnya, menghentikan program Raskin bukanlah solusi. Seharusnya yang dilakukan adalah memperbaiki program tersebut. Pasalnya, program Raskin terkait dengan sejumlah kebijakan lain seperti kebijakan pengadaan pangan dalam negeri.


"Tujuan Raskin tahap awal tidak dirancang untuk menstabilkan harga beras, tapi mekanisme stabilitasasi harga beras itu dengan cadangan beras pemerintah. Namun, sekarang cadangan beras pemerintah sedikit sekali dan kualitasnya sama dengan Raskin. Karena itu, Raskin digunakan sebagai alat untuk menstabilkan harga," jelas Husein.

Dia menambahkan, suatu program yang terlalu banyak volumenya sulit untuk dikontrol, sehingga perlu ditata sedemikian rupa. Harus dirasionalkan jumlahnya sekitar 2 juta ton. Saat ini jumlah Raskin sendiri sudah melebihi dari 3 juta ton hingga akhir tahun 2013, sehingga dianggap terlalu besar. Semakin besar volume Raskin semakin besar pula dalam menyerap beras produksi dalam negeri.

"Pengadaan itu banyak bergantung pada produksi. Kalau musimnya jelek tentunya tak bisa mendapat gabah yang banyak karena tidak mencukupi. Kalau tidak mencukupi beras harus diimpor, agar tidak terlalu banyak impor beras maka manajemen Raskin perlu diperbaiki, harus dirasionalkan jumlahnya, bukan diberangus," beber Husein.

Jika Raskin dihapus, tambahnya, berarti pemerintah tidak lagi melakukan pengadaan beras dan tidak ada lagi pembelian gabah dari petani. Hal ini memaksa petani menjualnya ke pihak swasta.

"Pihak swasta biasanya tak membeli banyak dan harga akan jatuh di bawah ongkos produksi, sehingga petani akan rugi. Akibatnya, di panen berikutnya petani akan mengurangi luas area, tidak mau menggunakan pupuk lagi dan produksi gabah akan merosot," tegas Husein.[wid]


Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya