Berita

foto:net

Bisnis

Program Raskin Dihapus Bukan Solusi!

SENIN, 28 APRIL 2014 | 20:04 WIB | LAPORAN:

Pemerintah diminta berpikir ulang untuk menghapus program subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah alias Raskin. Menyusul temuan indikasi ketidakberesan dalam pelaksanaan program raskin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya tidak sependapat jika Raskin dihapus. Kalau program Raskin dihapus, maka akan menghapus juga program-program pemerintah yang lain," kata pengamat pangan Prof. Mohammad Husein Sawit kepada wartawan di Jakarta, Senin (28/4).

Menurutnya, menghentikan program Raskin bukanlah solusi. Seharusnya yang dilakukan adalah memperbaiki program tersebut. Pasalnya, program Raskin terkait dengan sejumlah kebijakan lain seperti kebijakan pengadaan pangan dalam negeri.


"Tujuan Raskin tahap awal tidak dirancang untuk menstabilkan harga beras, tapi mekanisme stabilitasasi harga beras itu dengan cadangan beras pemerintah. Namun, sekarang cadangan beras pemerintah sedikit sekali dan kualitasnya sama dengan Raskin. Karena itu, Raskin digunakan sebagai alat untuk menstabilkan harga," jelas Husein.

Dia menambahkan, suatu program yang terlalu banyak volumenya sulit untuk dikontrol, sehingga perlu ditata sedemikian rupa. Harus dirasionalkan jumlahnya sekitar 2 juta ton. Saat ini jumlah Raskin sendiri sudah melebihi dari 3 juta ton hingga akhir tahun 2013, sehingga dianggap terlalu besar. Semakin besar volume Raskin semakin besar pula dalam menyerap beras produksi dalam negeri.

"Pengadaan itu banyak bergantung pada produksi. Kalau musimnya jelek tentunya tak bisa mendapat gabah yang banyak karena tidak mencukupi. Kalau tidak mencukupi beras harus diimpor, agar tidak terlalu banyak impor beras maka manajemen Raskin perlu diperbaiki, harus dirasionalkan jumlahnya, bukan diberangus," beber Husein.

Jika Raskin dihapus, tambahnya, berarti pemerintah tidak lagi melakukan pengadaan beras dan tidak ada lagi pembelian gabah dari petani. Hal ini memaksa petani menjualnya ke pihak swasta.

"Pihak swasta biasanya tak membeli banyak dan harga akan jatuh di bawah ongkos produksi, sehingga petani akan rugi. Akibatnya, di panen berikutnya petani akan mengurangi luas area, tidak mau menggunakan pupuk lagi dan produksi gabah akan merosot," tegas Husein.[wid]


Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya