Berita

net

Politik

Semua yang Pingin Jadi Presiden Harus Umumkan Rencana Kerja Ekonomi

SENIN, 28 APRIL 2014 | 13:23 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Para pasangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden dituntut untuk segera mengkomunikasikan platform ekonomi  masing-masing. Hal itu agar rakyat bisa segera mengetahui agenda dan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia lima tahun ke depan.

Sampai sejauh ini cuma ada beberapa capres yang blak-blakan bicara program atau visi ekonomi kalau ia memerintah. Ada juga yang enggan menjabarkannya dengan alasan tidak logis. Namun, menurut pakar ekonomi Universitas Indonesia, Firmanzah, paling tidak terdapat dua hal penting mengapa platform ini sangat penting.  

Pertama, sebagai pengikat komitmen politik lima tahun bagi partai pengusung pasangan Capres-Cawapres. Dan Kedua, platform ekonomi yang berisikan visi, misi serta arah pembangunan nasional pasangan Capres-Cawapres akan menentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional 2015-2019.


Dalam RPJMN itulah dimuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementrian dan lintas kementerian atau lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, dan kerangka ekonomi makro yang meliputi gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang memuat rencana regulasi beserta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

"RPJMN itu nantinya akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan yang memuat prioritas, program, anggaran dan kerangka regulasi," terang profesor ekonomi yang bertugas di Istana Negara itu pada Senin pagi (28/4), dikutip dari setkab.go.id.

Karena begitu pentingnya platform pembangunan ekonomi pasangan Capres-Cawapres bagi perekonomian nasional 2015-2019, Firmanzah menyarankan agar semua perlu memberikan ruang seluasnya akan hal ini.

Ia mengingatkan, selain soal figur dan ketokohan masing-masing pasangan, agenda dan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia lima tahun ke depan juga perlu mendapatkan perhatian masyarakat.

"Membuat tidak hanya demokrasi kita lebih berkualitas, tetapi juga memastikan perekonomian nasional akan menjadi lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang," papar Firmanzah. [ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya