Berita

net

Politik

Semua yang Pingin Jadi Presiden Harus Umumkan Rencana Kerja Ekonomi

SENIN, 28 APRIL 2014 | 13:23 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Para pasangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden dituntut untuk segera mengkomunikasikan platform ekonomi  masing-masing. Hal itu agar rakyat bisa segera mengetahui agenda dan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia lima tahun ke depan.

Sampai sejauh ini cuma ada beberapa capres yang blak-blakan bicara program atau visi ekonomi kalau ia memerintah. Ada juga yang enggan menjabarkannya dengan alasan tidak logis. Namun, menurut pakar ekonomi Universitas Indonesia, Firmanzah, paling tidak terdapat dua hal penting mengapa platform ini sangat penting.  

Pertama, sebagai pengikat komitmen politik lima tahun bagi partai pengusung pasangan Capres-Cawapres. Dan Kedua, platform ekonomi yang berisikan visi, misi serta arah pembangunan nasional pasangan Capres-Cawapres akan menentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional 2015-2019.


Dalam RPJMN itulah dimuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementrian dan lintas kementerian atau lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, dan kerangka ekonomi makro yang meliputi gambaran perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang memuat rencana regulasi beserta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

"RPJMN itu nantinya akan diterjemahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan yang memuat prioritas, program, anggaran dan kerangka regulasi," terang profesor ekonomi yang bertugas di Istana Negara itu pada Senin pagi (28/4), dikutip dari setkab.go.id.

Karena begitu pentingnya platform pembangunan ekonomi pasangan Capres-Cawapres bagi perekonomian nasional 2015-2019, Firmanzah menyarankan agar semua perlu memberikan ruang seluasnya akan hal ini.

Ia mengingatkan, selain soal figur dan ketokohan masing-masing pasangan, agenda dan prioritas pembangunan ekonomi Indonesia lima tahun ke depan juga perlu mendapatkan perhatian masyarakat.

"Membuat tidak hanya demokrasi kita lebih berkualitas, tetapi juga memastikan perekonomian nasional akan menjadi lebih baik lagi pada masa-masa yang akan datang," papar Firmanzah. [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya