Berita

umar s. bakry/net

Politik

Demokrat Tidak Tahu Diri Kalau Bikin Poros Baru

SABTU, 26 APRIL 2014 | 13:39 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Partai Demokrat yang diperkirakan hanya meraih 10 persen suara dalam pemilihan legislatif 2014 sebetulnya tidak pantas untuk mengajukan calon presiden dan membentuk koalisi baru.

"Tapi hal sebaliknya bisa terjadi dalam politik Indonesia, di mana etika dan fatsun politik tidak dominan dan tidak dihargai," kata analis politik dan pakar survei, Umar S. Bakry, kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (26/4).

Secara etis dan fatsun politik, merosotnya suara Demokrat separuh lebih dari raihan pada 2009 itu adalah bentuk hukuman ke Demokrat yang berlimpah kasus korupsi. Itu sinyal kuat bahwa publik kecewa terhadap Demokrat dan menghukum Demokrat.


"Kalau Demokrat masih memaksakan bentuk poros baru dan menyodorkan jadi capres itu tidak elok, tidak tahu diri," terangnya.

Justru akan lebih baik kalau Demokrat dengan posisi terhukum oleh rakyat memposisikan diri ikut mendukung koalisi-koalisi yang sudah dibangun oleh tiga besar pemenangan Pemilu Legislatif.

"Jangan malah minta didukung oleh salah satu dari tiga partai politik yang suaranya signifikan itu," tandasnya.

Beberapa waktu lalu, jurubicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan, SBY tidak pusing dengan formasi koalisi. SBY akan konsisten mencalonkan pemenang konvensi sebagai calon presiden. Soal dukungan, bukan tak mungkin SBY akan bikin poros baru bersama partai-partai yang berutang budi padanya selama dua periode kekuasaan.

"Semua partai Islam selama ini sudah merasakan asyiknya 'duduk di boncengan' selama SBY memerintah," tegas Ruhut kepada redaksi Kamis lalu (24/4). [ald]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya