Berita

umar s. bakry/net

Politik

Demokrat Tidak Tahu Diri Kalau Bikin Poros Baru

SABTU, 26 APRIL 2014 | 13:39 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Partai Demokrat yang diperkirakan hanya meraih 10 persen suara dalam pemilihan legislatif 2014 sebetulnya tidak pantas untuk mengajukan calon presiden dan membentuk koalisi baru.

"Tapi hal sebaliknya bisa terjadi dalam politik Indonesia, di mana etika dan fatsun politik tidak dominan dan tidak dihargai," kata analis politik dan pakar survei, Umar S. Bakry, kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (26/4).

Secara etis dan fatsun politik, merosotnya suara Demokrat separuh lebih dari raihan pada 2009 itu adalah bentuk hukuman ke Demokrat yang berlimpah kasus korupsi. Itu sinyal kuat bahwa publik kecewa terhadap Demokrat dan menghukum Demokrat.


"Kalau Demokrat masih memaksakan bentuk poros baru dan menyodorkan jadi capres itu tidak elok, tidak tahu diri," terangnya.

Justru akan lebih baik kalau Demokrat dengan posisi terhukum oleh rakyat memposisikan diri ikut mendukung koalisi-koalisi yang sudah dibangun oleh tiga besar pemenangan Pemilu Legislatif.

"Jangan malah minta didukung oleh salah satu dari tiga partai politik yang suaranya signifikan itu," tandasnya.

Beberapa waktu lalu, jurubicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan, SBY tidak pusing dengan formasi koalisi. SBY akan konsisten mencalonkan pemenang konvensi sebagai calon presiden. Soal dukungan, bukan tak mungkin SBY akan bikin poros baru bersama partai-partai yang berutang budi padanya selama dua periode kekuasaan.

"Semua partai Islam selama ini sudah merasakan asyiknya 'duduk di boncengan' selama SBY memerintah," tegas Ruhut kepada redaksi Kamis lalu (24/4). [ald]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya