Berita

umar s. bakry/net

Politik

Demokrat Tidak Tahu Diri Kalau Bikin Poros Baru

SABTU, 26 APRIL 2014 | 13:39 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Partai Demokrat yang diperkirakan hanya meraih 10 persen suara dalam pemilihan legislatif 2014 sebetulnya tidak pantas untuk mengajukan calon presiden dan membentuk koalisi baru.

"Tapi hal sebaliknya bisa terjadi dalam politik Indonesia, di mana etika dan fatsun politik tidak dominan dan tidak dihargai," kata analis politik dan pakar survei, Umar S. Bakry, kepada Rakyat Merdeka Online, Sabtu (26/4).

Secara etis dan fatsun politik, merosotnya suara Demokrat separuh lebih dari raihan pada 2009 itu adalah bentuk hukuman ke Demokrat yang berlimpah kasus korupsi. Itu sinyal kuat bahwa publik kecewa terhadap Demokrat dan menghukum Demokrat.


"Kalau Demokrat masih memaksakan bentuk poros baru dan menyodorkan jadi capres itu tidak elok, tidak tahu diri," terangnya.

Justru akan lebih baik kalau Demokrat dengan posisi terhukum oleh rakyat memposisikan diri ikut mendukung koalisi-koalisi yang sudah dibangun oleh tiga besar pemenangan Pemilu Legislatif.

"Jangan malah minta didukung oleh salah satu dari tiga partai politik yang suaranya signifikan itu," tandasnya.

Beberapa waktu lalu, jurubicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan, SBY tidak pusing dengan formasi koalisi. SBY akan konsisten mencalonkan pemenang konvensi sebagai calon presiden. Soal dukungan, bukan tak mungkin SBY akan bikin poros baru bersama partai-partai yang berutang budi padanya selama dua periode kekuasaan.

"Semua partai Islam selama ini sudah merasakan asyiknya 'duduk di boncengan' selama SBY memerintah," tegas Ruhut kepada redaksi Kamis lalu (24/4). [ald]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya