Tambang Dikuasai Asing, Bahan Baku Kerajinan Perak Banyak Diekspor

Pemerintah diminta membe­rikan kepastian pasokan bahan baku perak bagi industri kecil dan menengah (IKM). Pasalnya, saat ini banyak bahan baku yang di­ekspor.

“Kami kesulitan bahan baku (perak) saat ini,” ujar perajin pe­rak dari Warung Perak Ari Is­wan­to kepada Rakyat Merdeka di acara pameran produk unggulan Ka­bupaten Bantul di Gedung Ke­menterian Perindustrian (Ke­men­perin), Jakarta, kemarin.

Ari mengaku saat ini bahan ba­ku untuk kerajinan perak sangat su­sah. Pasokan dari Kalimantan dan Papua juga berkurang. Selain itu, harganya juga mahal.
“Salah satunya banyak yang diekspor karena tambangnya di­kuasai asing,” katanya.

“Salah satunya banyak yang diekspor karena tambangnya di­kuasai asing,” katanya.

Karena itu, dia meminta peme­rintah memberikan jaminan paso­kan bahan baku untuk keber­lang­sungan industri perak dalam negeri.

Dia juga mengeluh soal banjir­nya produk perak impor, khu­sus­nya dari China. Kondisi tersebut mem­buat produk kerajinan ko­moditi tersebut di dalam negeri sulit bersaing. Apalagi biaya pro­duksi mereka lebih kecil karena sudah menggunakan me­sin. Al­hasil, China bisa men­jual dengan harga murah.

Oleh sebab itu, Ari berharap, pe­merintah memberikan ban­tu­an modal untuk IKM perak. Me­­­nu­rut­nya, perbankan na­sional masih banyak yang tidak mau mem­be­rikan modal kepada para perajin.

Dirjen Industri Kecil dan Me­nengah  Kemenperin Euis Sae­dah mengaku pihaknya sedang me­nyelidiki kelangkaan bahan baku perak.  “Di sentra produksi Ja­kar­ta bahan baku aman, tapi untuk di daerah tadi dilaporkan ada ke­kurangan,” kata Euis.

Euis heran dengan adanya ke­lang­kaan bahan baku tersebut. Dia menduga ada kegiatan ek­spor ilegal bahan baku perak. “Itu yang tidak benar (ekspor ilegal),” tegasnya.

Dia berharap, kelangkaan bu­kan terjadi karena rebutan pasokan antara industri besar dan IKM. Ke depan, pihaknya akan mengatur soal pasokan bahan baku supaya IKM tidak kesulitan lagi.

Menteri Perindustrian (Me­n­perin) MS Hidayat mengatakan, pihaknya akan membentuk Tim Percepatan Pembangunan agar produk IKM dapat tumbuh dan berkembang serta menguntungkan.

“Ini akan berdampak pada per­tumbuhan ekonomi dan kese­jah­teraan masyarakat,” ujarnya.

Menurut Hidayat, IKM meru­pakan sektor yang cukup kuat dalam men­dukung pertumbuhan per­eko­no­mian daerah karena bisa me­nyerap tenaga kerja yang besar. Ke depan, pertumbuhan IKM harus dikuatkan untuk menghadapi mas­yarakat ekonomi ASEAN. ***