Kapolri Harus Transparan Soal Operasi Tangkap Tangan di Polda Metro

. Kapolri Jenderal Pol Sutarman dan Kapolda Metro Jaya rjen Pol Dwi Priyatno harus segera menjelaskan tentang kabar adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan tim Mabes Polri dan KPK di Direktorat Lalulintas Polda Metro. Dalam operasi tangkap tangan itu disita satu tas dokumen, uang suap Rp 350 juta, dan dua orang ditahan serta sembilan orang diperiksa.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyayangkan sikap Polri dan KPK yang sangat tidak transparan dalam kasus operasi tangkap tangan di Polda Metro Jaya ini. Ironisnya, kedua institusi itu malah berusaha menutup-nutupi kasus tersebut. Padahal, dari informasi yang dihimpun IPW, proses operasi tangkap tangan itu sudah dilakukan tim Mabes Polri yang bekerja sama dengan KPK sejak dua minggu lalu. Tim yang terdiri dari tujuh orang itu sudah menyusup ke lingkungan Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya sejak 1 April 2014. Dan penangkapan baru dilakukan pada 14 April 2014 sore.

"Saat seorang pengusaha biro jasa berinisial T muncul hendak memberikan uang suap kepada seorang pejabat berpangkat kombes di Polda Metro Jaya melalui seorang polwan berinisial I. Sore itu juga keduanya ditangkap dan diamankan di Paminal (Pengamanan Internal) Propam Mabes Polri," kata Neta dalam keterangannya, Rabu (16/4).

Akibat operasi tangkap tangan ini, lanjut Neta, sembilan orang diperiksa. Salah satunya adalah Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Nurhadi Yuwono yang diperiksa secara intensif oleh Paminal Polri. Informasi yang dihimpun IPW mengungkapkan, operasi tangkap tangan ini dilakukan atas perintah Kapolri dalam rangka membersihkan institusi Polri, khususnya jajaran lalulintas dari isu-isu suap, pungli, dan percaloan.

Untuk itu IPW, kata Neta, mendesak Kapolri dan Kapolda Metro Jaya segera menjelaskan penangkapan ini secara transparan kepada publik.

Pihaknya juga berharap KPK mengambilalih kasus ini agar bisa diketahui kemana saja aliran dana dari Dirlantas Polda Metro Jaya itu mengalir, apakah ada sejumlah jenderal terlibat menerimanya. Sebab dari informasi yang beredar uang Rp 350 juta yang disita itu merupakan setoran harian biro jasa T ke oknum pejabat di Polda Metro Jaya. Selain itu, tambah Neta,  IPW mendesak Kombes Nurhadi Yuwono segera dicopot dari jabatannya. Sebab sebagai pimpinan di Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya, Nurhadi tidak mampu menjaga citra institusinya.

"Dan pihak-pihak yang terbukti menerima uang suap itu harus segera ditahan dan diproses di Pengadilan Tipikor," tandasnya. [rus]