Tindakan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) ikut kampanye Partai Gerindra berbuntut panjang. Sebanyak 27 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP berkumpul di Bogor mendesak penggulingan SDA.
"Kita di bawah berdarah-darah mengumpulan satu suara bertarung dengan partai lain. Tapi ternyata, ini tidak dilakukan Ketua Umum kami," ujar Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin mewakil 26 DPW lainnya di Bogor (Minggu, 13/4).
DPW yang mendukung penggulingan SDA antara lain DPW Jawa Barat, DPW Sulawesi Selatan, DPW Papua, DPW Maluku Utara, DPW Bangka Belitung, DPW Riau, DPW NTT, DPW Maluku, DPW Kepulauan Riau, DPW Aceh, DPW Bengkulu, dan DPW DKI Jakarta. 27 DPW memberi tenggat hingga 15 April bagi DPP PPP menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) membahas sanksi untuk SDA.
Rahmat Yasin mengatakan tindakan SDA melanggar AD/ART partai. Menurut dia, tindakan SDA yang menghadiri kampanye Gerindra di Gelora Bung Karno jadi sejarah pertama kalinya di Indonesia ketua umum sebuah partai berkampanye untuk partai lainnya. Bahkan, dalam kesempatan tersebut SDA memberikan orasi politik dan secara terang-terangan menyatakan dukungan.
"Kami mendesak DPP PPP meminta pertanggungjawaban ketua umum. Intinya tidak boleh ada yang membantu lawan politik atau partai yang lain. Tapi ternyata, ini pun dilanggar oleh Ketua Umum kami," papar Yasin.
DPW-DPW PPP berpandangan tindakan SDA itu menjadi penyebab PPP tidak bisa mencapai target perolehan suara dalam pemilihan legislatif. Kehadiran SDA di kampanye Partai Gerindra, katanya, membuat PPP tersubordinasi sehingga publik yang tadinya mau memilih PPP tak jadi memilih PPP.
"Ini menggoyahkan PPP di berbagai kabupaten/kota, dan bahasa tubuhnya. ," ujarnya.
[dem]
