Berita

Boediono/net

Hukum

Boediono Marah Direktur BI Tolak Beri FPJP ke Bank Century

JUMAT, 11 APRIL 2014 | 15:44 WIB | LAPORAN:

Bekas Direktur Audit Internal Bank Indonesia (BI), Wahyu menyatakan sempat dimarahi oleh Boediono yang saat itu menjabat Gubernur BI. Wahyu disemprot karena tidak sepakat dengan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) Bank Century.

Pengakuan Wahyu itu dilontarkannya saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang Terdakwa Budi Mulya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (10/4).

"Saya secara pribadi tidak setuju diberikan FPJP karena Century bermasalah. Pak Boediono agak marah," jelas dia.


Alasan ketidaksetujuannya terhadap pemberian FPJP, karena khawatir akan diperiksa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Selain itu, menurut dia, Bank Century sudah bermasalah sejak awal. Sekira tahun 2005 sampai dengan 2008 bank tersebut sudah mengalami permasalahan struktural, bahkan tim pengawas BI pernah merekomendasikan penuntupan Bank milik Robert Tantular tersebut.

"Timwas BI malah merekomendasikan untuk menutupnya," sambung Wahyu.

Setelah itu, Jaksa KPK sempat menanyakan sikap Deputi VII BI bidang Pembayaran, Pengedaran Uang dan Perkereditan Budi Rochadi, atas sikap marahnya Boediono. Wahyu pun menjelaskan bahwa Budi lebih pasrah, karena pemberian FPJP keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG).

"Pak Budi sih terserah saja, karena ini keputusan RDG," jawab dia.

Sebelumnya, seperti dalam dakwaan jaksa, terdakwa mantan Deputi IV Budi Mulya, pernah meminta untuk tidak mempersoalkan kekurangan dokumen Bank Century atas syarat-syarat pemberian FPJP dari BI. Ia juga bahkan disebut meminta dukungan atas kebijakannya tersebut kepada Gubernur BI dan Direktorat Hukum BI atas sikapnya tersebut. [rus]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya