Berita

Politik

Pemilu 2014 Momen Tepat Hentikan Politik Liberal

SELASA, 08 APRIL 2014 | 18:07 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Perpolitikan Indonesia saat ini adalah buah dari produk undang-undang yang liberal. Di mana pengaruh besar terhadap konstituen partai dan calon legislatif secara langsung mendidik pemilih menjadi konstituen yang liberal.

Demikian disampaikan Ketua Divisi Bidang Politik Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GEPAK) Ananda Mustadjab Latip kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/4).

"Kini beredar di masyarakat bahwa sudah ada koordinator yang siap membagikan uang untuk memilih caleg tertentu. Kita harus mewaspadai serangan fajar. Bukan saatnya lagi yang berkuasa berdasarkan kekuataan uang, semua elemen masyarakat harus memantau itu," bebernya.


Ananda menjelaskan, sejak era kejatuhan Soeharto karena krisis moneter, lembaga moneter dunia pun ikut campur tangan dalam melakukan perubahan undang-undang. Tak heran jika perpolitikan Indonesia saat ini sangat liberal. Pengaruhnya terasa saat partai sudah tidak bertanggungjawab lagi atas kualitas anggotanya di parlemen.

Selain itu, dampak dari pemilihan langsung adalah munculnya caleg yang tidak mempunyai visi kerakyatan, mereka menjadikan pertarungan dalam meraup konstituen sebagai jenjang untuk menaikkan kelas sosial secara pribadi.

"Dampak lain adalah munculnya caleg boneka yang pencalegannya dibiayai oleh bandar tertentu. Dengan berspekulasi dan kepentingan bisnis semata," jelas Ananda yang juga caleg DPR DKI Jakarta dari PDI Perjuangan.

Untuk itu, dia berjanji akan menciptakan sistem transparansi APBD DKI Jakarta agar bisa diakses masyarakat. Pasalnya, selama ini, informasi mengenai anggaran tersebut tidak diketahui masyarakat dan sangat tertutup.

"Saya pun tak dapat mengakses dan detailnya tidak diberitahu. Kita tidak tahu untuk apa saja anggaran digunakan. Bila rincian anggaran itu dibuka, tentu itu ada efek positif dan negatifnya," jelas Ananda.

Diapun berharap agar warga Jakarta Selatan, khususnya Dapil VIII dapat bersama-sama mewujudkan kemenangan rakyat ibu kota.

"Untuk membangun Jakarta yang berkualitas maka dibutuhkan wakil rakyat yang mumpuni, memiliki program dan visi kebangsaan yang jelas," demikian Ananda.[dem]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya