Berita

Politik

Pemilu 2014 Momen Tepat Hentikan Politik Liberal

SELASA, 08 APRIL 2014 | 18:07 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Perpolitikan Indonesia saat ini adalah buah dari produk undang-undang yang liberal. Di mana pengaruh besar terhadap konstituen partai dan calon legislatif secara langsung mendidik pemilih menjadi konstituen yang liberal.

Demikian disampaikan Ketua Divisi Bidang Politik Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GEPAK) Ananda Mustadjab Latip kepada wartawan di Jakarta, Selasa (8/4).

"Kini beredar di masyarakat bahwa sudah ada koordinator yang siap membagikan uang untuk memilih caleg tertentu. Kita harus mewaspadai serangan fajar. Bukan saatnya lagi yang berkuasa berdasarkan kekuataan uang, semua elemen masyarakat harus memantau itu," bebernya.


Ananda menjelaskan, sejak era kejatuhan Soeharto karena krisis moneter, lembaga moneter dunia pun ikut campur tangan dalam melakukan perubahan undang-undang. Tak heran jika perpolitikan Indonesia saat ini sangat liberal. Pengaruhnya terasa saat partai sudah tidak bertanggungjawab lagi atas kualitas anggotanya di parlemen.

Selain itu, dampak dari pemilihan langsung adalah munculnya caleg yang tidak mempunyai visi kerakyatan, mereka menjadikan pertarungan dalam meraup konstituen sebagai jenjang untuk menaikkan kelas sosial secara pribadi.

"Dampak lain adalah munculnya caleg boneka yang pencalegannya dibiayai oleh bandar tertentu. Dengan berspekulasi dan kepentingan bisnis semata," jelas Ananda yang juga caleg DPR DKI Jakarta dari PDI Perjuangan.

Untuk itu, dia berjanji akan menciptakan sistem transparansi APBD DKI Jakarta agar bisa diakses masyarakat. Pasalnya, selama ini, informasi mengenai anggaran tersebut tidak diketahui masyarakat dan sangat tertutup.

"Saya pun tak dapat mengakses dan detailnya tidak diberitahu. Kita tidak tahu untuk apa saja anggaran digunakan. Bila rincian anggaran itu dibuka, tentu itu ada efek positif dan negatifnya," jelas Ananda.

Diapun berharap agar warga Jakarta Selatan, khususnya Dapil VIII dapat bersama-sama mewujudkan kemenangan rakyat ibu kota.

"Untuk membangun Jakarta yang berkualitas maka dibutuhkan wakil rakyat yang mumpuni, memiliki program dan visi kebangsaan yang jelas," demikian Ananda.[dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya