Berita

hatta taliwang

Pemilu 2014 Tidak akan Bisa Membawa Perubahan

MINGGU, 06 APRIL 2014 | 09:53 WIB | OLEH: M. HATTA TALIWANG

SEKIAN kali Pemilu, apakah ada gunanya?

Mari kita renungkan!

1. Sepuluh tahun SBY berkuasa mayoritas rakyat tetap miskin. Lebih kurang 110 juta orang hidup dibawah pendapatan 2(dua) dollar USD.


2. Kesenjangan makin meningkat (Indeks Gini makin besar:0,43). Contoh: Puluhan orang bisa punya kekayaan ribuan triliun. Bukan semata karena mereka pintar berusaha tapi karena negara (pemerintah) tidak membuat kebijakan yang benar dan adil. Penguasa bersekutu dengan sindikat dan mafia, tanpa kontrol dari wakil rakyat, karena partai oligarkhi bersekutu juga dengan mafia/sindikat.

3. Yang berubah nasibnya cuma segelintir orang (sebagian pengurus partai, wakil rakyat, sebagian birokrat korup, pengusaha mafia/sindikat). Juga mereka yang kecipratan dari bisnis bisnis gelap(calo/agen narkoba, penyeludupan, penjualan manusia, agen mafia tanah, dan lain-lain).

4. Kekayaan alam Indonesia makin diobral ke asing hingga negara rugi puluhan ribu triliun tiap tahun. Indosia semakin terjajah.

5. Utang negara makin menumpuk. Selama SBY berkuasa utang negara bertambah 56% dari seluruh utang yang dibuat semua Presiden. Utang negara sudah lebih kurang 2.400 trilun. Belum termasuk hutang swasta 1000-an trilun.

Pemilu sekarang tidak akan ada yang menang telak. Ujung-ujungnya mereka akan buat Setgab/Oligarkhi lagi. Bersekongkol lagi. Anda percaya akan ada perubahan?

"Meski ada 100 Jokowi muncul, perubahan akan sulit dilakukan. Anda tidak bisa lagi gunakan jamu, tapi harus melakukan operasi bedah yang agresif untuk sembuhkn Indonesia. Kelumpuhan politik akan brlanjut karena memiliki sistim politik yang tidak cocok untuk masyarakat yang berbeda-beda dan berada dalam wilayah kepulauan" (Bilveer Singh, Kompas 17/1/14).

Tapi bagi yang masih percaya dengan sistem ini tentu hak Anda. Monggo saja. Kami tidak bermaksud menghalangi. Hanya sekedar mengajak merenung. Salam [***]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya