Berita

hatta taliwang

Pemilu 2014 Tidak akan Bisa Membawa Perubahan

MINGGU, 06 APRIL 2014 | 09:53 WIB | OLEH: M. HATTA TALIWANG

SEKIAN kali Pemilu, apakah ada gunanya?

Mari kita renungkan!

1. Sepuluh tahun SBY berkuasa mayoritas rakyat tetap miskin. Lebih kurang 110 juta orang hidup dibawah pendapatan 2(dua) dollar USD.


2. Kesenjangan makin meningkat (Indeks Gini makin besar:0,43). Contoh: Puluhan orang bisa punya kekayaan ribuan triliun. Bukan semata karena mereka pintar berusaha tapi karena negara (pemerintah) tidak membuat kebijakan yang benar dan adil. Penguasa bersekutu dengan sindikat dan mafia, tanpa kontrol dari wakil rakyat, karena partai oligarkhi bersekutu juga dengan mafia/sindikat.

3. Yang berubah nasibnya cuma segelintir orang (sebagian pengurus partai, wakil rakyat, sebagian birokrat korup, pengusaha mafia/sindikat). Juga mereka yang kecipratan dari bisnis bisnis gelap(calo/agen narkoba, penyeludupan, penjualan manusia, agen mafia tanah, dan lain-lain).

4. Kekayaan alam Indonesia makin diobral ke asing hingga negara rugi puluhan ribu triliun tiap tahun. Indosia semakin terjajah.

5. Utang negara makin menumpuk. Selama SBY berkuasa utang negara bertambah 56% dari seluruh utang yang dibuat semua Presiden. Utang negara sudah lebih kurang 2.400 trilun. Belum termasuk hutang swasta 1000-an trilun.

Pemilu sekarang tidak akan ada yang menang telak. Ujung-ujungnya mereka akan buat Setgab/Oligarkhi lagi. Bersekongkol lagi. Anda percaya akan ada perubahan?

"Meski ada 100 Jokowi muncul, perubahan akan sulit dilakukan. Anda tidak bisa lagi gunakan jamu, tapi harus melakukan operasi bedah yang agresif untuk sembuhkn Indonesia. Kelumpuhan politik akan brlanjut karena memiliki sistim politik yang tidak cocok untuk masyarakat yang berbeda-beda dan berada dalam wilayah kepulauan" (Bilveer Singh, Kompas 17/1/14).

Tapi bagi yang masih percaya dengan sistem ini tentu hak Anda. Monggo saja. Kami tidak bermaksud menghalangi. Hanya sekedar mengajak merenung. Salam [***]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya