Pegawai Kelurahan Terjepit Ketika Kotak PPS Dikeluarkan

Enam hari lagi Pemilihan Umum untuk memilih para calon anggota parlemen (Pileg) akan dilaksanakan, persoalan persiapan penyediaan logistik Pemilu belum meyakinkan karena masih mengalami banyak kendala.

Hingga H-6 ini, Surat Suara belum tiba di tangan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Selain urusan ketersediaan dan persiapan kotak suara yang masih terkendala, bilik suara dan distribusi logistik lainnya juga hampir tak ada jaminan akan dilaksanakan dengan tepat waktu.

Hampir 10 ribu kertas surat suara yang menjadi tugas dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk wilayah Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur belum tersedia. Padahal, proses distribusi logistik Pemilu untuk Pileg sudah harus segera dilakukan.

Pantauan Rakyat Merdeka di Kantor Kelurahan Cakung Timur, Jakarta Timur, kemarin, puluhan  pegawai Kantor Kelurahan yang berada di Jalan Irigasi Gempol, Balai Rakyat, Jakarta Timur itu sedang sibuk mengangkati kotak-kotak suara berbahan alumunium. Kotak tersebut diangkat dari dalam Ruang Sekretartiat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cakung Timur yang terdapat di bagian belakang samping kanan kantor kelurahan.

Pintu Sekretariat PPS yang berhadapan dengan mushola kelurahan itu hanya bisa dilalui satu orang petugas. Sebab, mereka sedang mengangkati kotak suara yang lumayan besar itu.

Mereka akan menempeli kotak suara dengan label sesuai dengan nomor Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan juga jenis peruntukan kotak suara untuk DPRD, DPR RI dan DPD.

Di dalam sekretariat, suasana sumpek terasa sekali. Selain karena ruangan itu menjadi gudang penempatan logistik Pemilu, sejumlah orang sedang mondar-mandir mengangkati barang dari sana. Bahkan, pegawai kantor kelurahan hanya bisa terjepit di antara jejeran kotak suara ketika melalui pintu ke ruang kerjanya.

Dalam  ruangan itu, bilik suara yang belum dibentuk juga terlihat masih menumpuk. Demikian pula dengan tumpukan kardus berisi surat suara, dan logistik pemilu lainnya seperti tinta, bantalan untuk pencoblosan, sampul untuk surat suara.

Di saat bersamaan, sejumlah pengurus di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) juga berdatangan dengan berbagai urusan. Mulai dari urusan mengecek Daftar Pemilih tetap (DPT), meminta fotokopian daftar warga, menyerahkan data-data calon Petugas Pengamanan Langsung (Pamsung) Pemilu dan koordinasi lainnya.

“Sampai hari ini, lebih dari Sembilan ribu surat suara belum kami terima,” ujar Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Cakung Timur Bambang Soeryo ketika berbincang dengan Rakyat Merdeka di ruang kerjanya yang dipenuhi logistik Pemilu itu.

Kertas Surat Suara yang belum diterima PPS Kelurahan Cakung Timur itu merupakan surat suara untuk calon Anggota DPRD. “Tadi saya kontak ke KPU Jakarta Timur, mereka juga belum bisa memastikan kapan akan dikirim. Sebab masih dalam urusan percetakan surat suara,” ujar Bambang.

Dia tidak mengetahui kendala apa yang menyebabkan surat suara itu belum dikirimkan ke PPS-nya.

“Kalau KPU bilang masih urusan perusahaan percetakan, ya mungkin masih mau dicetak, atau mau dikirim dan kita belum tahu kapan akan dikirimkan,” ujarnya.

Meski belum dikirim, Bambang sudah harus mengirimkan logistik Pemilu yang diterimanya ke tingkat RW. Sejumlah persiapan masih terus dilakukan, termasuk mengeluarkan kotak suara dari sekretariat, mengeluarkan tinta dan bantalan, kertas undangan pemilu serta bilik suara.

“Kami akan titip di sekretariat RW masing-masing dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk pengamanannya,” ujar Bambang.

Dia menyampaikan, dengan proses pengiriman logistik pemilu yang bertele-tele dari KPU membuat mereka kesulitan untuk mempersiapkan distribusi ke tingkat TPS. “Ini kan jadi nambah kerjaan. Dua kali kerja, nanti akan dibuka lagi terus dimasukkan lagi surat suara yang menyusul,” ujar dia.

Di Kelurahan Cakung Timur saja terdapat 107 TPS yang tersebar di 14 yang harus mendapat logistik Pemilu termasuk Surat Suara yang belum selesai dicetak.

Bambang menyampaikan, hingga detik-detik terakhir ketersediaan surat suara, pihaknya masih berupaya akan menunggu. Jika tidak ada kiriman surat suara lagi, pihaknya hanya bisa mendistribusikan surat suara yang ada saja.

“Ya yang ada saja dong yang dibagikan. Masa kita kerjain yang tak ada,” ujarnya.

KPU: Surat Suara Selesai Dicetak Sejak Akhir Maret

Akhir Maret 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku sudah melakukan pencetakan surat suara pengganti yang rusak dan kurang di seluruh wilayah Indonesia. Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan target 28 Maret produksi surat suara sudah selesai dilakukan pencetakan ulang.

“Diharapkan paling lambat tanggal 28 Maret, jadi mulai hari ini kita lakukan produksi,” ujar Komisioner KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta.

Arief memastikan surat suara yang telah selesai dilakukan pencetakan ulang, akan langsung didistribusikan ke KPU Kabupaten Kota untuk dilakukan pelipatan dan penyortiran surat suara, sebelum akhirnya didistribusi ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Terus langsung distribusi, sebab paling lambat tanggal 31 Maret sudah sampai di Kab/Kota. Selelah itu Kabupaten dan Kota ke kecamatan itu jadwalnya paling lambat 5 April surat suara sampai di Kecamatan.” ujarnya.

Arief yakin seluruh surat suara yang diproduksi ulang akan selesai dengan tepat waktu, sebab surat suara yang rusak atau kurang tidaklah lebih dari setengah persen.

“Update terakhir 2.967.838, atau setara dengan 0,39 persen. Tidak lebih dari setengah persen, jadi cukuplah waktunya kita memproduksi,” pungkasnya.

Yang Rusak & Ilegal Dibakar Agar Aman
Daerah Ngaku Kekurangan Surat

Di Jakarta sendiri, persoalan pengiriman surat suara belum beres. Jakarta yang merupakan pusat semua fasilitas dan informasi saja masih sangat terkendala dalam urusan surat suara. Bagaimana dengan daerah-daerah lainnya?

Di wilayah Tangerang Selatan saja dilaporkan masih terdapat kekurangan surat suara. Jumlahnya juga mencapai ribuan. “Hingga hari terakhir proses sortir dan pelipatan tanggal 25 Maret 2014, kami mencatat masih adanya kekurangan 1.744 surat suara. Hal ini sudah kami laporkan ke KPU Provinsi Banten dan KPU Pusat,” kata Sam’ani, Divisi Umum dan Logistik KPU Kota Tangsel di Gedung Serba Guna Kecamatan Pondok Aren.

Sam’ani menjelaskan, 1.744 surat suara yang masih kurang itu terdiri atas 1.540 surat suara untuk DPRD Provinsi Banten, 25 lembar surat suara untuk DPRD Tangsel Dapil 3, 101 surat suara untuk DPRD Tangsel Dapil 5, dan 78 surat suara untuk DPRD Tangsel Dapil 6.

Selain kekurangan seribuan surat suara, KPU Kota Tangerang Selatan juga kelebihan 2.615 surat suara. Sedangkan 2.222 lembar surat suara dinyatakan rusak. “Surat suara yang lebih dan rusak ini nanti akan kita bakar. Ini untuk mengurangi kemungkinan disalahgunakan,” sambungnya.

Kendati masih ada ribuan surat suara yang kurang, Sam’ani yakin hal itu tersebut sudah dapat diatasi menjelang hari H pelaksanaan pemilu. Kekurangan ini dikhawatirkan akan mengganggu proses pemilu di Kota Tangerang Selatan. Saat ini pihaknya masih menunggu surat suara pengganti dari KPU Pusat.

Di Banyuwangi, Jawa Timur, dilaporkan terjadi kekurangan surat suara mencapai 67.949 lembar. “Jumlah finalnya sebanyak itu,” ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Syamsul Arifin di Banyuwangi, Jawa Timur, kemarin.

Surat suara yang salah cetak itu tersebar di empat kecamatan di lima daerah pemilihan Kabupaten Banyuwangi. Dengan rincian, di Kecamatan Genteng ditemukan 14.936 lembar, Glenmore 7.003 lembar, Kalibaru 35.000 lembar, dan Sempu 11.010 lembar. Pada surat suara itu tertulis “Daerah Pemilihan Jawa Timur 4” yang meliputi Kabupaten Jember dan Lumajang.

Selain itu, daftar calon legislator juga berasal dari daerah pemilihan 4. Padahal Kabupaten Banyuwangi termasuk daerah pemilihan 3. Menurut Syamsul, surat suara yang rusak itu akan diganti oleh PT Temprina Media Grafika Jember selaku pemenang tender pencetakan surat suara. Selain mencetak ulang, PT Temprina juga menyatakan sanggup melipat surat suara yang baru itu. “Masih ada waktu sebelum 9 April,” katanya.

Wakil Pimpinan Proyek PT Temprina Media Grafika Jember, Abdul Rohman, mengakui kesalahan tersebut berada di perusahaannya. Sebab, perusahaannya mencetak sekitar 21 juta lembar surat suara. “Kami cetak siang-malam dengan dua shift pekerja,” cetusnya di Kantor KPU Banyuwangi.

Menurut Rohman, hari ini PT Temprina langsung mengganti seluruh surat suara yang rusak. Dia menargetkan pencetakan dan pelipatan surat suara selesai pada 5 April 2014.

Kesalahan cetak pada surat suara itu pertama kali ditemukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sempu. Ketua PPK Sempu Muhammad As’adi mengaku menerima 58 dus surat suara rusak dari KPU Banyuwangi. ***